Minggu, Juli 21

Penulis: Hendi Kusuma

Keras, Gerindra Minta Komisaris Dan Direksi Bank Mandiri Dievaluasi

Keras, Gerindra Minta Komisaris Dan Direksi Bank Mandiri Dievaluasi

SPO Nasional
Sumatrapos.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap Komisaris dan Direksi Bank Mandiri terkait peristiwa hilangnya atau berkurangnya dana nasabah bank Mandiri, sabtu kemarin (20/7/2019). Arief mengatakan sangat tidak masuk akal bank terbesar di Indonesia itu mengalami kekacauan sistim IT dan meyebabkan kepanikan serta kerugian dana nasabah. Tidak hanya minta maaf alasan dengan alasan melakukan maintenance sistim IT namun harus ada pertanggung Jawaban Direksi Dan komisaris bank Mandiri. "Presiden Joko Widodo segera meminta kepada Menteri BUMN untuk pecat semua Direksi Dan komisaris Bank Mandiri yang tidak punya kapasitas dan profesional sebagai banker untuk ngurus bank Mandiri." kata Arief dalam keterangan persnya, Ming...
Mandiri Lakukan Maintenance Sistem IT Dana Nasabah Dijamin Aman

Mandiri Lakukan Maintenance Sistem IT Dana Nasabah Dijamin Aman

SPO Jakarta
Sumatrapos.com, Jakarta – Bank Mandiri saat ini tengah melakukan pemeliharaan/ maintenance sistem teknologi informasi untuk meningkatkan layanan transaksi keuangan nasabah. Menurut Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, dalam proses pemeliharaan dan peningkatan kualitas sistem IT tersebut, berdampak pada berubahnya nilai saldo sebagian nasabah. Bank Mandiri saat ini sedang melakukan normalisasi saldo rekening yang terdampak pemeliharaan sistem IT tersebut. “Kami memohon maaf atas kejadian ini. Saat ini kami sedang melakukan normalisasi saldo nasabah dan kami juga memastikan bahwa dana nasabah tetap aman serta tidak hilang,” kata Rohan Hafas, Sabtu (20/7). Bank Mandiri mempersilahkan Nasabah yang ingin melakukan pengecekan rekening tabungannya ke kantor cabang Bank Mandiri.
Dua Siswa SMA TI Palembang Meninggal Dunia,  KPAI Minta Polisi Usut Tuntas

Dua Siswa SMA TI Palembang Meninggal Dunia, KPAI Minta Polisi Usut Tuntas

SPO Nasional
Sumatrapos.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk kekerasan yang dialami siswa DBJ (14) dan WK (14) yang meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan berdasarkan  UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 54 menyatakan kewajiban sekolah ialah melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan selama berada di lingkungan sekolah, baik kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, petugas sekolah maupun sesama peserta didik. "KPAI mendesak Kemdikbud, Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan untuk membentuk Tim khusus guna mengevaluasi total dan mengaudit keuangan SMA TI, Palembang dan juga sekolah-sekolah sejenis yang mengaku semi militer
Pegawai BPKD Pematangsiantar Kena OTT, Wakil Wali Kota: Ini Pelajaran untuk ASN

Pegawai BPKD Pematangsiantar Kena OTT, Wakil Wali Kota: Ini Pelajaran untuk ASN

SPO Daerah
Sumatrapos.com, PEMATANGSIANTAR - Pemerintah Daerah  Kota Pematangsiantar dihebohkan kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) instentif  upah punggut pajak oleh Tim Tipikor di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Dalam kasus  ini telah ditetapkan dua tersangka termasuk Kepala BPKD Pematangsiantar, Adiyaksa Purba. Terkait kasus ini Wakil Wali Kota Pematangsiantar Togar Sitorus mengatakan, ini merupakan proses pembelajaran untuk Aparatir Sipil Negara (ASN)  supaya bekerja secara profesional dan tidak melakukan hal-hal tercela seperti pungli.  Seharusnya ASN merasa cukup dengan gaji dan tunjangan lain yang diberikan pemerintah. "Ini merupakan pelajaran bagi ASN." kata Togar kita dihubungi sumatrapos.com, Jumat (19/7/2019). Togar mengimbau kepada seluruh ASN untuk
BPJS Kesehatan Defisit Rp 28 Triliun,  Ketua DPR: Kaji dan Evaluasi !

BPJS Kesehatan Defisit Rp 28 Triliun, Ketua DPR: Kaji dan Evaluasi !

SPO Nasional
Sumatrapos.com, Nasional - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merespon terkait defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan yang mencapai Rp28 triliun di 2019. Bambang mengatakan defisit berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap sistem pemberian layanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Lalu,  Pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memberikan solusi yang komprehensif guna mengatasi defisit BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Selain itu Pemerintah juga perlu mengkaji kembali besaran iuran BPJS Kesehatan
Tidak Transparan, YLKI Protes Keras Pansel Calon Anggota BPKN

Tidak Transparan, YLKI Protes Keras Pansel Calon Anggota BPKN

SPO Jakarta
Sumatrapos.com, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi,  protes keras terhadap panitia seleksi (Pansel)  Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI karena dinilai tidak transparan ke publik.  Tulus mengatakan pengumuman Panitia Seleksi  (Pansel) sangat minimalis dan mepet. Mestinya pansel menggelar press conference jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dimulai. "Pengumuman juga sangat mepet hanya diberikan waktu 5 (lima) hari saja untuk menjaring calon anggota BPKN. Jelas ini sangat tidak cukup untuk menjaring calon anggota BPKN yang kredibel, berintegritas tinggi dan profesional. Jangan sampai pansel dituduh untuk menjaring calon anggota BPKN tertentu (titipan)." kata Tulus melalui keterangan pers di Jakarta,  Jumat (19/7/2
Kasus Youtuber Versus Garuda, Ombudsman Panggil Penyidik

Kasus Youtuber Versus Garuda, Ombudsman Panggil Penyidik

SPO Jakarta
Sumatrapos.com, Jakarta – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah melayangkan panggilan kepada Penyidik penangan perkara pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Youtuber Rius Vernandes. Rius Vernandes dilaporkan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) ke Kepolisian karena diduga mencemarkan nama baik Garuda Indonesia dengan mengunggah menu makanan maskapai Garuda Indonesia yang ditulis di atas kertas ke akun sosial media miliknya. Pemanggilan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Bandara Soekarno Hatta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada maladminitrasi dalam setiap tahapannya. “Permintaan keterangan yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meliputi proses penyelidikan da
Antasari Azhar: Tak Ada Jaksa, Komposisi Komisioner KPK Sekarang Langgar UU

Antasari Azhar: Tak Ada Jaksa, Komposisi Komisioner KPK Sekarang Langgar UU

SPO Jakarta
Sumatrapos.com, Jakarta - Komposisi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV saat ini terindikasi melanggar undang-undang. Sebab, tidak ada unsur penuntut umum dalam susunan komisioner yang dipimpin oleh Ketua KPK Agus Rahardjo tersebut. Hal tersebut disampaikan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, dalam diskusi Dialektika Demokrasi “Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7). Hadir juga dalam diskusi Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan dan Pakar Pidana dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Jamin Ginting. “KPK yang sekarang terindikasi susunannya melanggar UU, karena jelas dibaca pasal 21 ayat 5 (UU 30 Tahun 2002 tentan KPK) disebutkan komisioner KPK terdiri dari lima oran
Ingin Bahagia di Masa Pensiun? Ini Solusinya…

Ingin Bahagia di Masa Pensiun? Ini Solusinya…

SPO Ekonomi
Sumatrapos.com, Jakarta - Banyak orang kerja ingin kaya di masa pensiun. Mungkin itu cuma “cita-cita”. Jauh panggang dari api, karena tidak banyak orang Indonesia yang mau merencanakan masa pensiun sedini mungkin. Bahkan jika mau jujur, hampir sebagian besar pekerja pun sering kaget karena ternyata sebentar lagi akan pensiun. Tanpa persiapan, tanpa topangan dana yang cukup. Mereka baru tersadar justru di saat sudah mendekati masa pensiun tiba. Faktanya hari ini, 9 dari 10 orang Indonesia merasa khawatir akan masa pensiunnya. Begitu hasil survei HSBC Indonesia bertajuk “Future of Retirement, Bridging the Gap” (2019). Sadisnya, mereka adalah orang-orang yang sedang bekerja dan memiliki penghasilan tetap per bulan. Itu berarti, 90% orang Indonesia takut akan masa pensiunnya sendiri. Maka
Edukator Dana Pensiun di Indonesia Langka, Pentingnya Masa Pensiun Terabaikan

Edukator Dana Pensiun di Indonesia Langka, Pentingnya Masa Pensiun Terabaikan

SPO Ekonomi
Sumatrapos.com, Jakarta - Jumlah pekerja di Indonesia sekitar 120 juta orang. Masa pensiun mereka sama sekali tidak pasti. Bisa sejahtera bisa tidak. Sementara pemahaman pekerja akan pentingnya dana pensiun sangat rendah. Maka edukasi dan sosialisasi akan pentingnya dana pensiun memang harus digaungkan. Demikian disampaikan Edukator Dana Pensiun Syarif Yunus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,  Rabu (17/7/2019). "Negara Indonesia memang sangat luas. Tapi edukator dana pensiun masih sangat langka. Tidak banyak orang yang mau mendedikasikan diri sebagai 'educator dana pensiun' kata Syarif. Semua orang sepakat. Bahwa edukasi literasi keuangan, termasuk dana pensiun pasti sangat penting. Karena hanya edukasi yang mampu mendidik manusia untuk sadar dan tahu soal cara mengelola keuangan