Bambang Soesatyo: RUU Terorisme Tak Akan Jadi Alat Politik

Foto: AKURAT.CO/Dedi Ermansyah

SUMATRAPOS.COM – Pasca-kerusuhan di Rutan Mako Brimob dan rangkaian bom bunuh diri di Surabaya, banyak pihak meminta RUU Terorisme segera disahkan.Di sisi lain, ada juga yang khawatir dengan keberadaan aturan tersebut nanti.

Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa RUU segera disahkan. Untuk yang khawatir, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menjamin RUU itu tidak akan menjadi alat politik para penguasa.

Jaminan itu disampaikan Bamsoet saat menerima rombongan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang dipimpin Busyro Muqoddas di Ruang Kerja Ketua DPR, Senayan, Senin (21/5).

Busyo Cs datang untuk memberi masukan pembahasan RUU itu. Bamsoet menerima masukan itu dengan baik.

Di awal pertemuan, Bamsoet menjelaskan bahwa DPR sedang mengebut agar RUU itu bisa selesaikan di akhir Mei ini.

“Minggu ini Pansus RUU Terorisme mulai melakukan berbagai rapat, baik internal maupun bersama Pemerintah. Hal-hal yang belum sinkron akan segera kita sinkronkan. Saya yakin, RUU Terorisme bisa disetujui sebelum matahari terbenam di akhir Mei,” tuturnya.

Bamsoet meyakinkan masyarakat, dua tahun proses pembahasan RUU Terorisme yang sudah berjalan tidak akan sia-sia.

DPR selalu berupaya agar bisa memperbaiki kekurangan atau melakukan reformulasi yang lebih baik terhadap keberadaan UU Terorisme.

“Saya memberikan jaminan berjalannya prinsip due process of law dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme. Penguatan terhadap peran aparat penegak hukum akan dibarengi dengan adanya pengawasan yang berimbang serta memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban,” papar politisi Partai Golkar ini.

Setelah itu, baru Bamsoet memberikan menjamin bahwa RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat politik oleh penguasa untuk membungkam lawan politiknya. Pembahasan RUU Terorisme dilakukan dengan spirit kepentingan nasional.

“Pasal demi pasal yang tertulis di dalam RUU Terorisme telah melampaui berbagai kajian mendalam yang melibatkan banyak pihak, dari mulai akademisi, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, aparat hukum, maupun lainnya. Undang-Undang yang dihasilkan nanti benar-benar demi kepentingan nasional,” ujarnya.

Bamsoet mengapresiasi dukungan PP Muhamadiyah terhadap RUU Terorisme. Dia berharap, dengan peran civil society semacam ini, proses pembuatan Undang-Undang akan semakin komprehensif dan sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat.

“Masukan dan usulan dari PP Muhammadiyah sangat berharga. Antara lain perubahan nama menjadi RUU Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, pelibatan intelijen dan militer dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, masa penangkapan 7×24 jam dan bisa diperpanjang 7×24 jam atas izin Ketua Pengadilan Negeri, adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, serta perlu adanya sanksi ke aparat hukum yang melakukan kekerasan ke para terduga tertoris. Ini semua sudah saya catat dan akan dibahas oleh Pansus sehingga bisa menjadi tambahan kajian,” tandasnya. [sam]

Sumber: http://politik.rmol.co/read/2018/05/21/340867/Ketua-DPR-Pastikan-RUU-Terorisme-Takkan-Jadi-Alat-Politik-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: