Bazis DKI Langgar UU Pengelolaan Zakat

Bazis DKI Jakarta
Bazis DKI Jakarta

 

SUMATRAPOS–Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bambang Sudibyo kembali menegaskan keberadaan Badan Amil Zakat dan Shadaqoh (Bazis) DKI Jakarta sebagai badan pengelola zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) di ibukota tidak sesuai dengan UU No.23/2011 tentang pengelolaan zakat.

“Kami dari Baznas dan Kementerian Agama sudah beberapa kali kirim surat ke Gubernur DKI agar lembaga pengelola zakat miliknya, Bazis DKI disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 itu,” kata  Bambang, Senin (4/6).

Padahal, kata Bambang, Bazis tidak akan mengalami kerugian secara finansial jika mengikuti undang-undang pengelolaan zakat.

“Tidak ada kerugian secara finansial maupun kewenangan jika Bazis DKI mematuhi UU tersebut,” katanya. “Ini yang dilakukan seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebagai dasar hukum untuk mengelola dana umat.”

Bambang mengatakan, belakangan ini Baznas kerap mendapat pertanyaan tentang aktivitas Bazis yang menghimpun zakat di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan target nominal tertentu.

“Kami menegaskan bahwa Baznas tidak terkait dengan kegiatan penggalangan dana zakat tersebut,” ujar Bambang.

Bambang menyarankan agar Bazis menjadi Baznas daerah. Seluruh provinsi, kota dan kabupaten sudah menaati regulasi agar menjadi Baznas. Pengecualian hanya berlaku bagi Aceh yang memiliki Baitul Maal sesuai amanat undang-undang syariah provinsi terujung Indonesia itu. Atas dasar itu, Bambang mengatakan Bazis tidak boleh memungut zakat demi hukum.

“Saya imbau, masyarakat jangan menyalurkan zakat kepada Bazis DKI,” pungkas Bambang.

 

SUMATRAPOS/B Arto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: