Selasa, November 19

Berantas Mafia Proyek di Pemprov DKI!

Bagikan
KAKI saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota, Rabu (6/6). (Sumatrapos/B Arto)

SUMATRAPOS–Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Gubernur DKI Jakartak, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno memberantas mafia proyek di lingkungan Pemprov DKI yang telah merugikan warga ibukota.

“Mafia proyek merupakan salah satu masalah yang telah menyedot anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Namun sayangnya hingga kini tak jelas konsep pemberantasan mafia proyek  yang diusung Anies dan Sandi,” kata Koordinator KAKI, Ahmad Fikri saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota, Rabu (6/6).

Fikri juga mempertanyakan minimnya penyerapan APBD 2018 pada triwulan pertama.

“Rendahnya serapan anggaran ini akibat sistem yang buruk atau oknum mafia proyek yang bermain,” ujar Fikri.

Fikri mensinyalir pembentukan Pokja Tertentu dalam Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) justru menyuburkan praktik mafia proyek di Pemprov DKI.

“Pokja Tertentu mempunyai kewenangan yang dapat disalahgunakan untuk merekayasa pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa,” papar Fikri.

Keberadaan Pokja Tertentu yang dibentuk era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu diketahui memiliki sederet masalah.

Misalnya dalam kurun waktu 2017, proyek rehab berat 118 sekolah di ibukota, belakangan

bermasalah dan sekarang sedang diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Investigasi ICW, Febry Hendri, bahkan telah melaporkan dugaan anggaran fiktif dari proyek rehab berat 118 sekolah di DKI dengan nilai total kontrak Rp 180 miliar.

Atas dasar itulah, ketika Djarot Saiful Hidayat memimpin Pemprov DKI, keberadaan Pokja Tertentu dibubarkan.

Namun, anehnya kenapa di zaman kepemimpinan Anies dan Sandi yang mengusung perubahan, Pokja Tertentu tersebut justru dihidupkan dan diaktifkan kembali.

Sentralisasi lelang terbukti telah membuat penyerapan anggaran minim.

“Contoh rehab total sekolah di 6 wilayah kota/kabupaten sudah sejak bulan Februari RUP-nya dikirim ke BPPBJ tapi sampai hari ini belum diumumkan calon pemenangnya,” terang Fikri.

Lantas kapan lagi mulai dikerjakan berhubung tendernya adalah

design and build.

“Desainnya saja minimal 45 hari. Berpedoman pada proses lelang tahun 2017 pekerjaan dimulai bulan Juni saja sampai batas akhir 31 Desember belum rampung,” terang Fikri.

Contoh lain adalah lelang pemagaran ragunan yang hanya 12 miliar tetap juga diselenggarakan oleh Pokja Tertentu, pemasukan penawaran sudah 1 bulan lebih tapi sampai sekarang belum diumumkan.

Artinya proses lelang pengadaan barang dan jasa yang ditumpuk di Pokja Tertentu akan menghambat proses lelang itu sendiri.

Dari contoh kasus terkait Pokja Tertentu tersebut, yang merupakan warisan rezim Ahok, menunjukan bahwa kepemimpinan Anies dan Sandi di DKI masih belum menunjukan konsep yang jelas dalam memberantas mafia proyek di DKI dan membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: