BPPBJ Hambat Penyerapan Anggaran DKI Jakarta

Ketua Umum KAKI Arifin Nurcahyo

SUMATRAPOS.COM – Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta kembali dikritik oleh Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nurcahyono. Arifin mengatakan, terfokusnya anggaran pengadaan barang dan jasa di BPPBJ di Balaikota oleh pokja tertentu menyebabkan ketidakadilan terhadap PPBJ di enam wilayah dan bisa menyebabkan minimnya penyerapan anggaran.

Arifin menjelaskan, pokja tertentu yang menguasai 80 persen anggaran dari Rp 6 triliun total anggaran barang dan jasa atau sekitar Rp 4 triliun, tentu tidak akan mampu melaksanakan seluruh lelang. Oleh karena itu, KAKI meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan dan DPRD DKI melakukan evaluasi kinerja BPPBJ.

“Pokja tertentu tidak akan mampu melaksanakan seluruh lelang itu, seharusnya anggaran itu dibagi-bagi ke wilayah. Hal ini bisa menyebabkan minimnya penyerapan anggaran. Karena itu KAKI meminta agar Gubernur DKI Jakarta dan DPRD mengevaluasi kinerja BPPBJ,” ungkap Arifin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/6).

Arifin menuturkan, pada masa Ahok-Djarot pokja tertentu ada dimasing-masing wilayah sehingga proses lelang untuk penyerapan anggaran bisa berlangsung cepat. Namun sekarang BPPBJ mengambil kebijakan yang tidak berdasarkan payung hukum dengan membentuk satu pokja tertentu yang menguasai anggaran yang begitu besar.

“Bayangkan saja, sekarang banyak lelang yang terhambat karena pokja tertentu tidak mampu melakukan proses lelang begitu banyak. Misalnya lelang pembangunan gedung Badan Arsip DKI Jakarta yang seharusnya dilelang dua bulan hingga kini belum juga dilelang,” jelas Arifin.

Selain itu, KAKI juga menduga ada oknum berinisial F yang bermain dengan mafia proyek untuk memenangkan proses lelang.

“Pasti ada kekuatan politik tertentu dibelakang oknum pejabat ini, padahal dia pernah mendapat surat peringatan dari inspektorat karena sering tidak hadir pada jam kerja. Nah ini bagaimana, apa bisa lelang di DKI bisa diselesaikan sesuai dengan harapan Gubernur.” Tandasnya. (HK)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: