Minggu, Juni 16

Budi Karya Sumadi Diduga Terlibat Kasus Alih Fungsi Lahan

    Menteri Peehubungan, Budi Karya Sumadi.

Sumatrapos.com, Jakarta – Nama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) diduga tersandung kasus alih fungsi lahan milik Pemprop DKI Jakarta saat masih menjabat Direktur Keuangan PT Ancol Jaya (PAJ) 2001-2004. BKS diduga merugikan negara sebesar Rp 118 miliar karena tidak transparan  dan menyalahi prosedural  alih fungsi lahan 3,9 hektare yang kini jadi Ancol Beach City Mall.

“Saya mencium aroma dugaan korupsi dan kolusi dalam alih fungsi lahan tersebut.” kata Direktur Eksekuti Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus di Jakarta, Senin (10/6).

Tigor mengatakan kebijakan alih fungsi lahan tersebut sama sekali tidak menguntungkan Pemda DKI Jakarta justru menguntungkan pejabat PAJ kala itu. Karena itu Jokowi Watch akan mengawal kasus ini dan segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada dugaan konsipirasi antara pejabat PAJ dan pihak ketiga.

” Saya menduga ada kongkalikong antara pejabat PAJ dan pihak ketiga. Saya yakin KPK tidak pandang bulu mengungkap kasus ini meskipun pejabat sekelas Menteri.” ujar Tigor.

Dikutip dari situs fin.co.id Komite Angkatan Muda Pendobrak dan Pemberantasan Korupsi  (KAMPAK) pernah menggeruduk kantor KPK dan  meminta menangkap Budi Karya Sumadi.
Budi Karya Sumadi diduga terlibat atas dugaan korupsi proyek Ancol Beach City dan Pembangunan Gedung Music Stadium yang diduga merugikan negara Rp118 miliar.

Koordinator KAMPAK, Gunawan menyebutkan dugaan korupsi yang dilakukan Budi Karya Sumadi, saat ini Menteri Perhubungan (Menhub)  bermula, pada akhir tahun 2003, Dirut PT. Putra Teguh  Perkasa (PTP), Ali Yoga menawarkan proyek Ancol Beach City dan Gedung Music Stadium kepada Dirut PT. Wahana Agung Indonesia  Propertindo (WAIP), Fredie Tan alias Awi.

Namun dalam perjalanannya,  Fredie Tan, dengan memakai PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS), berhasil mengambil-alih proyek tersebut.

Lalu, lanjut Gunawan, Pada tanggal 10 Agustus 2004, PBCS membuat perjanjian kejasama BTO  (Build, Transfer, Operation) proyek Ancol Beach City dan Gedung Musik Stadium dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA), di atas lahan seluas  39.000 m2, yang ditandatangani oleh Fredie Tan alias Awi selaku Dirut, dan pada saat itu Budi Karya Sumadi menjabat sebagai Direktur Keuangan PJA (2001-2004).

PBCS memiliki hak pengelolaan atas proyek tersebut selama 25 tahun yang akan berakhir pada 10 Agustus 2019. Setelah masa perjanjian berakhir, PBCS akan mengembalikan tanah dan bangunan  serta sarana penunjang kepada PJA.

Menurut investigasi KAMPAK Fredie Tan,  merupakan karib Budi Karya Sumadi. Kiprah korupsi Fredie Tan, seperti mengikuti jejak karir Budi Karya Sumadi di pemerintahan.

Pada tahun 2012, lanjut Gunawan, saat Budi Karya Sumadi menjadi Dirut PT. Jakarta  Propertindo (2004-2013), Fredie Tan ditetapkan sebagai tersangka oleh  Pidsus Kejagung RI, terkait dugaan korupsi penjualan 5000 m2 lahan PT. Jakpro di Pluit, yang merugikan negara sebesar Rp 68 milyar, bersama dua orang lainnya yakni Komisaris PT. Delta  Jakarta, Oky Sukasah, dan mantan Dirut Jakpro (BUMD), I Gusti Ketut Gede.

“Penetapan tersangka diduga dilokalisir oleh penyidik pidsus Kejagung RI, sehingga mengakibatkan Budi Karya Sumadi lolos dari jeratan hukum. Apalagi diujung perjalanan kasus ini di SP3 oleh Pidsus Kejagung RI,” katanya di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/9).

Dia menjelaskan dalam perjanjian pembangunan proyek Ancol Beach City dan Gedung Music Stadium, perusahaan milik Fredie Tan, PBCS wan prestasi, karena pembangunan tidak kunjung dilakukan sehingga berujung pada terjadinya pemutusan perjanjian. Pada tanggal 26 April 2007, melalui Akte Notaris No. 208 yang diterbitkan kantor Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta,  perjanjian dialihkan kepada WAI.

Berdasarkan perjanjian tersebut, jangka waktu WAI untuk membangun selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2010. Sedangkan jangka waktu pengoperasian 25 tahun terhitung sejak tanggal “Berita Acara Serah Terima Proyek/Pengalihan Proyek”.

Namun pada tanggal 28 Agustus tahun 2010 beralih lagi ke PT. Wahana  Agung Indonesia Propertindo (WAIP), yang Direktur Utamanya adalah Fredie Tan.
Bahwa pada 20 Desember 2012, dilakukan serah terima proyek Ancol  Beach City oleh WAIP kepada PJA, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Music Stadium Tahap I Nomor: 021/DIR-PJA/XII/2012, dan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bangunan Music Stadium Tahap II Nomor: 003/DIR-PJANII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

Bahwa ditengah jalan pada 21 Maret 2012, WAIP mengikat perjanjian BTO  (Bulid, Transfer, Operation) proyek Ancol Beach City (ABC) dan Gedung
Music Stadium disewakan WAIP selama 25 tahun kepada pihak ketiga yakni PT. Elang International Stadium (MEIS), direkayasa seolah-olah tanpa  sepengetahuan PJA dan DPRD.

Fredie Tan menipu MEIS dengan mengaku bangunan proyek Ancol  Beach City (ABC) dan Gedung Music Stadium yang dikerjasamakan dengan  MEIS diakui sebagai miliknya. Padahal sudah menjadi aset PJA, setelah  dilakukan serah terima, berdasarkan Fredie Tan hanya pengelola.

Dalam perjanjian WAIP- MEIS selama 25 tahun, Fredie Tan membuat konstruksi nilai per meter perseginya Rp.6,7 juta/M2/25 tahun, dari  seharusnya Rp. 21,5 juta /M2/25 tahun. Hal ini bertujuan sekadar menipu MEIS agar secepatnya dapat menggelontorkan dana kepada Fredie Tan.

“Setelah dana digelontorkan MEIS kepada Fredie Tan sebanyak Rp. 250  milyar, MEIS direkayasa oleh Fredie Tan agar wan prestasi, sehingga bisa kembali lagi kepada dirinya.

“Dana hasil penipuan sebesar Rp. 250 milyar ini diduga dibagi-bagi antara lain kepada pejabat PJA sebagai “upah” praktek pembiaran dan pengabaian yang dilakukan pihak Pengguna Barang dalam hal ini Budi Karya Sumadi dan kawan-kawan, yang nyata-nyata membiarkan atas berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan Fredie Tan ,” paparnya.

Atas praktek korupsi di tubuh PJA dan Jakpo, sambung Gunawan, pada tahun 2013 BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan pada tahun 2014, BPK kembali melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap keuangan PJA. PDTT meliputi : Pendeteksian dini, Investigasi, dan Penegakan Hukum. Namun hasil PDTT di tubuh PJA oleh BPK pada tahun 2013 dan 2014 tidak dapat diakses publik dari internet. (HK/Fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: