Kamis, Februari 27

Dua Kali Mangkir, Tersangka Kasus Korupsi Amril Mukminin  Dinilai Tidak Koperatif

Bagikan

Gedung KPK (Foto: Sindo)

Sumatrapos.com, Jakarta – Tersangka dugaan korupsi Proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015,
Amril Mukminin, kembali mangkir terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/01/2020). Amril beralasan sedang ada tugas sebagai  Bupati Bengkalis sehingga tidak dapat hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.
Sebelumnya Amril juga mangkir ketika dipanggil KPK tanggal 23 Oktober 2019 lalu.
Diketahui Amril ditetapkan tersangka tanggal 16 Mei 2019 lalu karena menerima uang Rp 5,6 milliar dari PT CGA dalam proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015.
Terkait hal itu Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, mengatakan Amril jelas tidak koperatif karena dua kali dipanggil namun tidak hadir dengan alasan dibuat-buat, KPK seharusnya segera kembali memanggil Amril karena kasus ini terang benderang.
Menurut Tigor hal ni kontradiktif dengan pernyataan Ketua KPK Firli yang mengatakan telah menetapkan tersangka sejak komisioner KPK yang baru namun faktanya Amril yang telah ditetapkan tersangka 8 bulan lalu hingga saat ini belum juga ditahan.
“Seharusnya KPK reaktif terhadap kasus ini karena yang bersangkutan telah jadi tersangka dan masih menjabat sebagai kepala daerah, sehingga kebijakan yang dibuat oleh Amril tidak bermanfaat. Kedua ada kemungkinan jika tidak segera ditahan ada potensi untuk melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.” Kata Tigor di Jakarya, Rabu (22/01/2020).
Tigor mempertanyakan kenapa KPK tidak reaktif terhadap kasus Amril, apakah memang KPK tidak ada cukup bukti untuk menahan Amril. Jika seperti itu KPK harus jelaskan status tersangka itu pada publik. Namun ia tetap berkeyakinan KPK tetap profesional dalam pemberantasan Korupsi.
Disadur dari Antara, sebelumnya, KPK telah memproses dua orang sebagai tersangka dan mendakwa ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, yaitu Sekretaris Daerah Kota Dumai nonaktif dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015 M Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.
Pertama, dalam dugaan korupsi pada proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 dan kedua dugaan suap terkait proyek “multiyears” pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.
Dalam dua perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka.
Pada perkara pertama, Makmur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.
Tersangka Makmur diduga bersama-sama dengan M Nasir dan Hobby Siregar dan kawan-kawan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Diduga kerugian keuangan negara dalam proyek ini adalah Rp105,88 miliar di mana tersangka Makmur diduga diperkaya Rp60,5 miliar.
Sedangkan pada perkara kedua, KPK menetapkan Amril dalam kasus suap atau gratifikasi terkait proyek “multiyears” pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.
Tersangka Amril sebagai Bupati Bengkalis diduga menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait proyek tahun jamak Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.
KPK pun pada Jumat (17/1) kembali mengumumkan 10 tersangka baru dalam pengembangan kasus proyek jalan di Kabupaten Bengkalis tersebut.
Pertama, pada proyek peningkatan proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil (multi years) di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp156 miliar, KPK menetapkan tiga terangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Sekretaris Daerah Kota Dumai nonaktif dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015 M Nasir (MN) serta dua orang kontraktor Handoko Setiono (HS) dan Melia Boentaran (MB).
Kemudian kedua, terkait proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (multi years) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp126 miliar. Adapun yang menjadi tersangka M Nasir, Tirtha Adhi Kazmi (TAK) selaku PPTK serta empat kontraktor masing-masing I Ketut Surbawa (IKS) Petrus Edy Susanto (PES), Didiet Hadianto (DH), dan Firjan Taufa (FT).
Selanjutnya ketiga, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (multi years) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp152 miliar. KPK menetapkan M Nasir dan Victor Sitorus (VS) selaku kontraktor.
Terakhir, proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (multi years) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp41 miliar. M. Nasir dan Suryadi Halim alias Tando (SH) selaku kontraktor ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: