Kamis, Februari 27

Jokowi Watch Minta Ketua KPK  Tuntaskan Kasus Suap Pilkada Tapteng 2011

Bagikan
Gedung KPK (Foto: Sindo)

Sumatrapos.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus meminta Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang belum tuntas di era pimpinan sebelumnya. Tigor mengatakan  salah satu kasus korupsi yang belum tuntas yaitu kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 yang dilakukan Bupati Tapteng Bonaran Situmeang kepada Hakim MK Akil Muchtar. Namun orang yang mendistribusikan uang hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka.

Tigor menjelaskan kasus suap ini bermula ketika KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan pasangan Raja Bonaran Situmeang dan Sukran Jamilan Tanjung sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 18 Maret 2011. Tetapi, hasil pilkada tersebut digugat oleh dua pemohon ke MK, yaitu oleh Albiner Sitompul-Steven P B Simanungkalit dan Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara.

Berdasarkan fakta persidangan yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan Bonaran memberikan suap sebesar Rp 1 milliar  kepada Akil melalui ajudannya Hetbin Pasaribu dan Daniel Situmeang. Uang ini kemudian diberikan kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani lalu  ditransfer ke CV Samasta yang diduga milik keluarga Akil.

Namun pernyataan ini pernah dibantah oleh Akil karena tidak mengenal Bakhtiar dan menganggap bahwa uang yang ditransfer tersebut ialah hutang ke CV Samasta.

“Tidak ada tersangka lain padahal jelas ada yang mendistribusikan uang, nama Bakhtiar selalu disebut oleh saksi karena punya akses ke Akil. Silakan pak Firli bongkar bongkar kasus ini dan kami siap memberikan bukti-bukti.” Kata Tigor di Jakarta, Minggu (22/9/2019).

Tigor juga merasa ada yang janggal dalam kasus ini yaitu mengapa Bakhtiar yang mempunyai akses ke Akil dan yang mendistribusikan uang  tidak ditingkatkan statusnya jadi tersangka, padahal nama Bakhtiar selalu disebut oleh saksi-saksi dalam persidangan yang telah dirangkum dalam putusan pengadilan.

Bakhtiar saat ini menjabat sebagai Bupati Tapteng, ada dugaan Baktiar dan Bonaran telah melakukan praktek KKN secara bersama sama dan bekerjasama dalam mengelola anggaran karena pada saat itu Baktiar sebagai Ketua DPRD Tapteng dan Bonaran menjabat Bupati.

Tigor juga menduga pertemuaan antara Agus Raharjo (Ketua  KPK ) dengan Bachtiar di Tapanuli Selatan setelah Bonaran divonis sebagai terdakwa, ada hubungannya dengan berhentinya pengembangan kasus suap pilkada Tapteng dan ada indikasi bahwa KPK ” menyelamatkan” pemberi suap. Kemudian pada saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi lll DPR RI dengan para pimpinan KPK , Masinton Pasaribu sudah mengklarifikasi ihwal pertemuan antara Agus Raharjo dengan Bakhtiar yang nota bene sebagai salah satu saksi penting dalam kasus suap pilkada Tapteng.

Hal ini kontradiktif dengan dipersoalkannya pertemuan antara salah satu capim KPK dengan salah satu saksi yaitu mantan gubernur NTB Tuan Guru Bajang Padahal petinggi KPK tidak boleh bertemu atau berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dalam kasus.

“Pesan saya kepada pak Firli untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.” tutup Tigor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: