Senin, Januari 27

Jokowi Watch Minta KPK Segera Tahan Bupati Bengkalis

Bagikan
Gedung KPK (Foto: Sindo)

Sumatrapos.com, Bengkalis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, sebagai tersangka pada Kamis 16 Mei 2019 lalu. Amril diduga menerima uang Rp 5,6 milliar dari PT CGA dalam proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015.

Namun hingga kini Amril belum dieksekusi dan menjalani proses persidangan.

Terkait hal itu Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, mengatakan penetapan tersangka Amril  oleh komosioner KPK yang lama karena ada unsur pidana  yang jelas dan sudah ada tersangka yang divonis yaitu Sekda dan pengusaha dalam kasus tersebut. Jadi Komosioner yang baru harus menahan semua tersangka yang ditetapkan KPK.

“Dalam sejarah KPK belum ada tersangka yang bebas kecuali tersangka yang telah menempuh jalur lain seperti prapradilan dan PTUN, misalnya BG dan Ketua BPK. Bengkalis unsur pidana sudah jelas karena Sekda dan kontraktor sudah divonis.” Kata Tigor Rabu (15/01/2020).

Tigor menjelaskan, Komisioner KPK yang baru harus segera mengeksekusi sebagai bentuk koordinasi antara sesama Komisioner dan eksistensi kredibilitas Komisioner KPK, sehingga masyaraka menilai Komisioner yang baru serta Dewan Pengawas yang dibentuk sudah bekerja.

Menurut Tigor, khusus untuk Bengkalis karena proyek tersebut bermasalah jadi KPK harus segera menindaklanjuti karena Bengkalis merupakan daerah dengan PAD tertinggi se-Sumatra.

“Ini sebagai  shock therapy bagi kepala daerah di Bengkalis berikutnya.” ujarnya.

Bahkan Jokowi Watch mempertanyakan mengapa telah  ditetapkan tersangka namun belum juga ditahan, seperti ada oknum komosioner yang  terkesan melindungi Amril. Oleh karena itu Komisioner dan Dewan Pengawas yang baru harus secepatnya mengeksekusi Bupati dan tersangka lainya,  supaya proses persidangan bisa dilakukan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu berdasarkan informasi  jabatan strategis  di kabupaten Bengkalis di isi oleh keluarga dekat bupati yang saat telah jadi tersangka KPK. Jokowi Watch mengimbau supaya Kemendagri ikut mengawasi daerah yang kepala daerahnya telah tersangka di KPK.

“Bupati yang bermasalah tidak layak lagi untuk merombak jabatan apapun.” tambahnya.

Sedangkan Koordinator Kawal Uang Rakyat Indonesia (KURI), Leonardus mempertanyakan motif tidak ditahannya Bupati Bengkalis, Amril Mukminin hingga awal tahun 2020 ini. Padahal KPK sejak Mei 2019 lalu, sudah menetapkan Amril sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp 5,6 miliar dari proyek proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

“Ini harusnya tidak boleh berlama-lama. Seorang kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka dan sudah cukup bukti, langsung ditahan saja. Karena bila dibiarkan berlama-lama, pemerintahan bisa terganggu. Seorang Bupati dengan status tersangka KPK beban ya berat. Bisa membuat jalannya pemerintahan tidak baik, karena si Bupatinya seperti tersandera,” kata Leonardus.

Dengan pimpinan yang baru, Leonardus berharap KPK berubah. “Ke depan, KPK ga boleh lagi semangat semangat umumkan orang tersangka, tetapi akhirnya lama menahan tersangka. Apalagi menyangkut kepala daerah, karena menyangkut pelayanan Kepada masyarakat, ketika ditetapkan tersangka langsung ditahan saja. Toh tugas bupati bisa digantikan oleh pejabat lain yang bisa ditunjuk oleh Mendagri”ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: