KAKI Menduga Ada Unsur Korupsi di Lelang Pelaksanaan Jalan Nasional III Kalimantan Barat 

Ketua Umum KAKI Arifin Nurcahyo
SUMATRAPOS.COM – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menduga adanya kebocoran anggaran hingga ratusan triliun akibat sistem pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara obyektif, transparan dan profesional. Salah contoh pada pelaksanaan jalan nasional wilayah III Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp 39 milliar yang dimenangkan PT Alam Kapuas Persada (AKP).
KAKI menduga PT AKP telah merekayasa surat pengalaman pekerjaan demi memenangkan proyek tersebut yang diperoleh dari Pemda Kapuas Ulu melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumberdaya dalam hal ini surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dengan nomor:630/27/SPPBJ/DPUSD/BM-A/2017.
“PT AKP telah merekayasa surat pengalaman pekerjaan demi memenangan lelang tersebut,” kata Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyo, Sabtu (13/10).
Arifin menegaskan semestinya nilai kontrak pekerjaan yang sebesar Rp 9 milliar lebih direkayasa oleh PT Alam Kupuas Persada dengan cara menaikan kontrak sampai tahun 2017, nilai kontrak tertinggi PT AKP hanya Rp 9 milliar artinya tender yang bisa diikuti hanya Rp 27 milliar.
“Seharusnya PT AKP hanya bisa mengikuti lelang dengan nilai Rp 27 milliar, namun karena ada surat tersebut PT AKP dapat mengikut lelang senilai Rp 39 milliar,” ujar Arifin.
Selain kecurangan pemalsuan surat pengalaman pekerjaan, KAKI juga mengungkapkan PT AKP pada surat perjanjian kontrak proyek pembangunan jembatan Kabupaten Sel.Penyengat tahap 2, Kecamatan Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu adalah KSO antara PT AKP dan PT Rantau Kapuas Raya tentunya ada pembagian presentase pekerjaan. Hal ini akan memperkecil nilai kontrak yang pernah dikerjakan PT AKP dan sesuai dengan aturan main KSO.
Dua kejangalan tersebut  telah merugikan calon penyedia barang dan jasa perusahan lain yang ikut pada tender tersebut. Dan duga adanya kolusi antara Kepala Balai, PPK, Pokja dan PT AKP. Dan diduga telah merugikan negara hingga milliaran rupiah.
“Kami berharap supaya pihak KPK memeriksa para pihak yang terlibat KKN pada pekerjaan diatas, dan berharap pihak KPK menindaklanjuti pengaduan ini.“ tandasnya.  (HK/SPO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: