Karut Marut Batalnya Kontrak Kerja Sama Pembangunan PLTP Dieng-Patuha   

Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat.
SUMATRAPOS.COM– Putusan Badan Abritrase Nasional Indonesia (BANI) yang membatalkan kontrak kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat, antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumi Gas Energi diduga telah merusak iklim ivestasi di Indonesia karena pembatalan kerja sama tersebut penuh dengan tipu muslihat. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, menanggapi putusan pembatalan kerja sama yang dilakukan oleh BANI tersebut.
Tigor mengatakan, putusan BANI yang membatalkan kontrak kerjasama tersebut tidak berlaku setelah ada putusan Kasasi,PK dan PK diatas PK dari Mahkamah Agung ( incharch )yang membatalkan putusan BANI 2008,bahwa Kontrak Kerjasama antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumi Gas Energi hidup kembali.
Sedangkan terkait bukti yang di ajukan PT Geo Dipa Energi berupa surat keterangan dari oknum KPK yang ditanda tangani oleh Deputy KPK, Pahala Nainggolan, tidak sah secara hukum  ketika dijadikan bukti di BANI. Sebab KPK bukan Lembaga yang sah untuk melakukan invetigasi ada atau tiadanya Rekening PT Bumi Gas Energi di HSBC Hongkong apalagi pengecheckan dilakukannya adalah rekening tahun 2005.
 “Seharusnya tugas OJK,PPATK.” kata Tigor dalam pesan elektroniknya, Sabtu (4/8).
Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris. (Sumatra Pos/Hen)
Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus.
Lanjut Tigor, Jelas KPK sudah melakukan abbuse of Power dengan mengeluarkan surat keterangan investigasi yang tidak sahih dan tidak tepat ke akuratannya terkait rekening milik PT Bumi Gas Energi di HSBC Hongkong.
“Putusan BANI tidak lah lebih kuat dari putusan Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga negara yudikatif tertinggi dibandingkan putusan BANI yang bukan sebuah lembaga negara,” jelasnya.
PT Geodipa harus menjalankan putusan Mahkamah Agung yang harus melanjutkan kerjasama pembangunan pembangkit listrik bersama PT BUMI GAS ENERGI dan tidak boleh akal akalan dengan putusan BANI.
“Ombusdman harus segera memanggil Pahala Nainggolan Deputy KPK yang sudah melakukan pekerjaan diluar Tupoksi KPK .apalagi dalam kasus ini tidak ada kerugian negara ,Dan Badan Etik KPK harus pecat Pahal Nainggolan karena sudah membuat iklim investasi menjadi negative.”pungkas Tigor.  (hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: