Selasa, Desember 10

Karut Marut Konsultan Perencana Menyusun Harga Proyek

Bagikan
Ilustrasi. (Net)

Sumatrapos.com, Jakarta – Konsultan perencana proyek fisik (infrastruktur) yang ditunjuk oleh pengguna anggaran dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diduga masih melakukan markup harga, sehingga biaya kerja dan operasional proyek infrastruktur masih terlalu mahal.

Harga satuan bahan bangunan bisa dua kali lipat dari harga normal sehingga HPS mendekati pagu. Inilah yang membuat proyek infrastruktur terjadi pemborosan anggaran dan jadi celah korupsi antara pengguna  anggaran dan pelaksana proyek.

Misalnya, dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ditemukan pagu anggaran pembangunan sekolah seharga Rp 21 milliar dengan HPS sama dengan nilai pagu anggaran. Kemudian terjadi lelang yang diikuti beberapa perusahaan dan dimenangkan oleh perusahaan penawar terendah dengan selisih 20 persen atau sekitar Rp 15,5 milliar. Anehnya perusahaan dengan penawar terendah masih untung sekitar 30 persen dari nilai proyek.

Dari analisa ini jelas bahwa proyek dengan harga Rp 21 milliar ternyata dapat dikerjakan dengan harga Rp 15,5 miliar, dan pelaksana masih untuk 30 persen. Menjadi pertanyaan mengapa proyek tersebut tidak dilelang dengan HPS Rp 15,5 milliar dan dipaksakan Rp 21 milliar.

Lalu kasus kedua yaitu lelang proyek seharga Rp 30 milliar dengan HPS yang sama. Anehnya perusahaan pemenang lelang dengan harga terendah hanya Rp 28 milliar. Menjadi pertanyaan apakah lelang tersebut benar-benar sesuai dengan harga ataukah memang perusahaan pemenang lelang adalah binaan oknum pejabat.

“Konsultan perencana dalam menentukan HPS masih terlalu mahal, sehingga terjadi pemborosan anggaran negara.” kata Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Secara teknis, lanjut Tigor, misalnya harga batu bata, semen, besi, dll ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan harga yang ditentukan konsultan lebih mahal. Seharusnya konsultan mengikuti peraturan daerah yang menyatakan untuk memeriksa/memperbarui harga terbaru setiap kompenen produk barang dan jasa.

Oleh karena itu Jokowi Watch meminta pada pemerintah pusat dan daerah supaya seluruh harga satuan produk barang dan jasa masuk dalam e-catalog, sehingga terjadi persaingan harga  produk antara distributor. Bahkan hal ini mampu mencegah markup harga yang selama terjadi.

Kemudian pemerintah perlu memfokuskan seluruh proyek infrastruktur pada satu instansi/unit dibawah Kementerian PUPR.

“Untuk mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara dan celah  korupsi maka perlu seluruh proyek infrastruktur dikelola oleh satu instansi.” tandasnya..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: