Minggu, Juli 21

Ketua Relawan Jokowi Jangan Harap Jadi Komisaris BUMN & BUMD

Ketua Umum Relawan Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo) Tigor Doris Sitorus. (hk/spo)

Sumatrapos.com, Jakarta – Ketua Umum Relawan Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo), Tigor Doris Sitorus, mengingatkan kepada relawan-relawan Jokowi-Ma’ruf jangan berharap jadi Komisaris BUMN dan BUMD pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan  nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2019-2024.

Tigor mengatakan hal tersebut karena relawan-relawan kurang berperan dalam perolehan di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi dan Jawa Barat sehingga Jokowi-Ma’ruf kalah di daerah tersebut. Menurutnya perolehan suara hanya didapatkan berkat kerja keras Kepala Daerah dan mesin partai politik. Ia tidak menepik bahwa ada peran relawan melakukan kampanya pintu ke pintu untuk mensosialisasikan Jokowi-Ma’ruf  namun kegiatan tersebut tidak begitu berpengaruh.

“Oleh sebab itu ketua-ketua umum relawan jangan berharap jadi Komisaris BUMN & BUMD.” kata Tigor, Sabtu (29/6).

Tigor menjelaskan beredar kabar bahwa ketua-ketua umum relawan menginginkan jabatan tertentu setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden bulan Oktober nanti. Tuntutan tersebut dapat jadi beban pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan karena ketua-ketua umun relawan banyak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai komisaris. . Misalnya jika diangkat sebagai komisaris PT Waskita Tbk atau PT WIKA Tbk maka harus ada pengalaman sebagai ahli konstruksi. Sama halnya dengan komisaris PT Kimia Farma Tbk maka harus ada kualifikasi dibidang kesehatan.

“Saya khawatir tuntutan ketua-ketua relawan akan jadi beban untuk pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan.” ujarnya.

Namun tidak menutup.kemungkinan, lanjut Tigor, bisa saja ketua-ketua relawan diajukan sebagai komisaris dengan syarat ada fit dan profert tes untuk menseleksi calon Komisaris.

Terakhir Tigor menuturkan tugas relawan yang berikutnya ialah mengawal program pemerintahan Jokowi yang berpihak kepada masyarakat seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.

“Jadi ketua-ketua umum relawan cukup mengawal program Jokowi, jangan berharap jadi komisaris jika tidak mumpuni.” tandasnya. (hk/spo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: