Korupsi Sumber Daya Alam di Tahun Politik

Wakil Ketua KPK,Laode, usai acara diskusi korupsi sumber daya alam di tahun politik. (SumatraPos/Eddy).

 

SUMATRAPOS–Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, mengatakan industri pertambangan masuk proyek yang tertutup. Tidak heran kalau korupsi sumber daya alam SDA terbilang sulit menelusuri bukti-bukti kerugian negara.

Pernyatan itu disampaikan Laode pada saat diskusi publik bertema ‘Korupsi Sumber Daya Alam di Tahun Politik, Kamis (31/5) beberapa hari yang lalu di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan.

“Membuktikan kerusakan lingkungan lebih mudah daripada membuktikan tindak pidana korupsi, apalagi kalau transaksinya di luar negeri,”tegasnya.

Sementara itu, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdi Akbar mengungkapkan soal isu sara yang saat ini beredar itu sangat kecil itu hanya diluar-luarnya saja. Negara kita ini beragam dan tidak mungkin bisa bubar hanya karena isu perbedaan. Dimana landasannya negara kita memang keberagaman. Hal yang penting diperhatikan ialah masalah pengelolaan sumber daya alam (SDA),yang harus dikembalikan kepada masyarakat untuk bisa dikelolanya.

“Sampai saat ini masyarakat adat masih belum diakui oleh negara. Bahkan mereka dipaksa untuk menjadi masyarakat perkotaan. Padahal mereka bisa hidup dengan mengelola sumber daya alam yang ada,”kata Abdi.

Abdi mengatakan, bahwa saat ini yang perlu dilakukan oleh negara ialah adanya pengakuan khusus oleh negara untuk memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat adat untuk dikelolanya. Negara harus hadir ditenah-tengah masyarakat adat dengan cara mengakui hak-hak mereka sebagai bagian dari warga negara.

Abdi menjelaskan, bahwa situasi yang dialami oleh masyarakat adat saat ini adalah maraknya kasus dugaan korupsi sumber daya alam. Ia mengatakan bahwa selama 70  tahun lebih Indonesia merdeka, masyarakat adat masih mengalami berbagai penindasan. Seperti hak mereka dirampas dalam partisipasi politik karena tidak mempunyai e-KTP, dikriminalisasi, dihilangkan ruang hidupnya dan bahkan terancam mengalami kepunahan.

“Hingga akhir 2018 ini, AMAN mencatat jumlah konflik yang terjadi pada wilayah masyarakat adat, mencapai 262 konflik. Ini berkaitan dengan sektor perkebunan, pertambangan bahkan dengan proyek-proyek pembangunan PLTA. Sehingga dapat mengakibatkan kriminalisasi, adanya tumpang tindih perizinan dan lain-lain,”terangnya.

Abdi menambahkan, bahwa semua itu disebabkan karena situasi lembaga-lembaga yang mengurus bidang sektoral mengalami tumpang tindih didalam kawasan hutan lindung.

“Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, bukan hanya masalah sogok menyogok tetapi uang-uang yang diperoleh berasal dari perusahaan-perusahaan yang ada, Dimana pada saat melakukan investasi di wilayah adat, perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat kerap kali bermasalah,”beber Abdi.

Hal yang sama diungkapkan Heru Kurniawan dari Organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) bahwa saat ini adalah tahun politik dimana banyak perijinan investasi yang dipermudah tanpa melibatkan masyarakat adat. Dalam hal ini, saya mengambil contoh kasus di Provinsi Jambi yang mana perijinan dalam pertambangan menimbulkan konflik agraria.

“Seharusnya pemerintah bisa membuka informasi publik terkait Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang ada di Wilayah Masyarakat Adat, karena  ini penting bagi masyarakat, hal itu untuk mengetahui pemiliknya siapa saja pemiliknya terutama di tahun politik,”tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: