Selasa, Desember 10

KPAI Minta Polisi Gunakan Sistem Peradilan Anak Terhadap Siswa Pelaku Penusukan Guru di Manado

Bagikan
KPAI Retno Listyarti
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. (hk/spo)

Sumatrapos.com, Jakarta – Peristiwa kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini dilakukan siswa SMK yang tega menganiaya gurunya hingga tewas.

Peristiwa yang menggemparkan publik ini terjadi di salah satu SMK swasta, di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Pelaku berinisial FL yang masih berusia 16 tahun  menusuk korban Alexander Valentino Warupangkey (54), guru agamanya dengan 14 tikaman di sekujur tubuh. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum (RSU) AURI untuk mendapat penanganan medis dan dirujuk ke RSUP Prof RD Kandou. Namun setelah 10 jam bertahan, korban pun mengembuskan napas terakhir dalam perawatan.

Peristiwa ini berawal saat korban memberi hukuman kepada pelaku yang terlambat datang ke sekolah pada Senin (21/10/2019). Setelah menjalani hukuman, pelaku beristirahat sambil mengisap rokok di dalam lingkungan sekolah bersama teman-temannya.

Hal ini dipergoki korban yang menegurnya agar tidak merokok di lingkungan sekolah. Namun pelaku tak terima hingga keduanya terlibat adu mulut dan dilerai penjaga sekolah. Saat itu, pelaku mengeluarkan kata-kata ancaman dan pergi meninggalkan sekolah dan kembali lagi ke halaman sekolah dengan membawa sebilah pisau dan menyerang sang guru.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tragis tersebut. Setiap orang, baik anak maupun dewasa, tidak boleh melakukan kekerasan  kepada siapapun.  Ada ancaman hukum bagi pelaku kekerasan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), bahkan untuk pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, hukuman bagi ABH  di atas 7 tahun.

“Karena pelaku masih berusia anak, maka KPAI  akan memastikan bahwa kepolisian mengggunakan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10/2019).

KPAI jug akan melakukan pengawasan langsung ke sekolah dan meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan OPD. Dinas Pendidikan Provinsi Sulut yang memiliki kewenangan untuk jenjang SMK, Dinas Pendidikan Kota Manado yang memiliki kewenangan untuk jenjang SMP. Pihak Disdik perlu didorong untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan sesuai Permendikbud No. 82 tahun 2019.

Dinas Pendidikan sebagai unsur pemerintah wajib melindungi para guru juga ketika menjadi korban  karena menegakan aturan di sekolah. Jangan sampai para kepala sekolah dan guru takut menegakan aturan karena berpotensi menjadi korban kekerasan pihak yang di berikan sanksi karena pelanggaran aturan.

Selain itu Dinas PPA dan P2TP2A Provinsi Sulut untuk pemenuhan hak-hak anak pelaku, diantaranya rehabilitasi psikologis, mengingat anak pelaku diduga memiliki masalah dalam pengasuhan di keluarga akibat orangtua bercerai.  Pelaku wajib di rehab tuntas agar tidak mengulangi perbuatannya;

Kemudian Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan pemeriksaan terhadap  kedua sekolah untuk melakukan pembinaan agar ke depannya peristiwanya yang sama tidak terlalu, oleh karena itu penting dibangun sistem penanganan siswa bermasalah dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hukuman fisik seharusnya tidak bolegh lagi diterapkan di sekolah. Selain itu, guru berhak menegakan aturan dan pemerintah wajib melindungi para guru dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan terhadap para siswanya;

KPAI juga akan segera melayangkan surat kepada Gubenur Provinsi Sulawesi Utara terkait Pengawasan KPAI  ke sekolah dan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan OPD terkait serta kepolisian pada 11-13 November 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: