Lelang Pembangunan Rumah Teleskop Optik di LAPAN Diduga Melanggar Perpres

Ilustrasi rumah teleskop bosscha

SUMATRAPOS.COM–Lelang pembangunan rumah teleskop optik senilai Rp 32 milliar di lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diduga ada permainan dan diatur pemenangnya oleh panitia lelang, karena adanya peraturan yang melanggar Perpres16 tahun 2018.

Yang janggal adalah lelang sistem pasca kualifikasi tapi dinilai secara 2 sampul kemudian panitia pengadaan membuat peraturan yang aneh , dengan menerapkan annwijing lapangan.

“Annwijing lapangan dengan nilai 30 adalah akal akalan panitia pengadaan barang dan jasa ,untuk mengarahkan calon penyedia barang dan jasa yang telah diarahkan oleh panitia pengadaan sebagai pemenang tender,” kata Koordinator Bidang Konstruksi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Achamad Abdullah dalam pesan elektroniknya, Kamis (27/9).

Menurut Achamd hal ini bertolak belakang dengan niat pemerintah dalam hal ini presiden republik Indonesia dalam menerapkan good and clean governance.
Kuasa pengguna anggaran harus meninjau kembali sistem yang diterapkan dalam pembangunan gedung antriksa di LAPAN yang menelan biaya sebesar Rp 32 miliar

“KAKI menghimbau Pengguna anggaran, KPA dan PPK mengoreksi panitia pengadaan yang mengadakan lelang tidak transpran dan akuntabel,” ujarnya.

Jika dibiarkan oleh pengguna anggaran maka patut diduga panitia barang dan jasa, PPK dan KPA LAPAN telah atau akan menerima imbalan dari salah satu perusahaan tertentu sehingga persyaratan lelang tidak sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018

“Sesuai persyaratan ,setiap perusahaan yang lulus administrasi akan menghadirkan seluruh personil pada saat klarifikasi dan pembuktian kualifikasi kami menduga bahwa panitia pengadaan barang dan jasa tidak akan menerapkan hal tersebut kepad perusahaan yang sudah diarahkan jadi pemenang tender,” jelasnya.

Oleh karena itu KAKI akan melaporkan hal ini ke KPK bidang pencegahan jika panitia pengadaan barang dan jasa LAPAN tidak serius dalam pencegahan korupsi di instansinya , hal ini dibuktikan dari pelaksanaan tender yang mengangkangi Perpres.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: