LSM Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat

(Foto: republika.co.id)
(Foto: republika.co.id)
SUMATRAPOS.COMĀ — Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meminta Kejaksaan Agung memeriksa Walikota Jambi SY Fass dan Bupati Tanjung Jabung Barat H Syafrial karena diduga terlibat korupsi proyek pipanisasi pembangunan air bersih senilai Rp 150 milliar tahun 2008.
Dalam proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini Kejaksaan tinggi telah menetapkan mantan Kadis PU Hendri Sastra sebagai terdakwa dalam persidangan tipikor di PN Jambi.
Dalam jalannya persidangan terdakwa Hendri Sastra muncul fakta persidangan bahwa ada markup harga hingga 50 persen dalam Pengadaan pipa dengan merk stell frame yang pengadaannya oleh perusahaan yang dimiliki oleh Aswin tanpa Ada tender terbuka.
Saat proyek ini berlangsung SY Fasa yang saat itu masih menjadi pengusaha Kontraktor yang mengerjakan proyek pipanisasi di Tanjung Jabung Barat dan saat ini menjabat Walikota Jambi.
SY Fasa secara nyata dalam fakta persidangan keterangan dari terdakwa Hendri Sastra mengakui bahwa Sy Fasa menerima fee 10 Persen dari hasil mark up Pengadaan pipa atau setara dengan Rp 15,4 milyar sedangkan Bupati Tanjung Jabung Barat Syafrial Juga menerima fee hasil mark up pengadaan pipa sebanyak kurang lebih 20 % atau set dengan Rp 30,5 milyar Rupiah ,sedangkan Hendri Sastra yang saat itu menjabat kadis PU mengaku diberi uang sebesar Rp 150 juta oleh Sy Fasa dan Hendri menyatakan Juga tidak tahu kalau uang tersebut ternyata berasal dari hasil mark up pengadaan pipa.
“Karena itu Kejaksaan Agung harus segera turun ke Jambi Dan menangkap Sy Fasa ,Syafrial Dan Aswin ,karena diduga ke Jaksaan Tinggi Jambi seperti telah masuk angin dalam membongkar kasus Korupsi proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan Copot segera aspidsus Dan Kejati Jambi yang tidak becus membuka skandal Korupsi Besar di Jambi,” kata Koordinator KAKI Arifin Nurcahyono dalam keterangan elektroniknya, Jumat (30/11).
Sementara itu terdakwa Hendri dalam surat terbukanya mengungkapkan ada beberapa kejanggalan dalam proyek tersebut, diantaranya tidak tepat ia tetapkan sebagai tersangka karena penanda tanganan proyek seratus persen dan serah terima proyek dilakukan oleh PLH kepala Dinas PU kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu saudara Ir. Sabar Barus.
Kemudian karena sesuatu dan lain hal Hendri selaku Kepala Dinas PU Kab Tanjung Jabung Barat digantikan oleh saudara Ir. Sabar Barus, sebagai PLH Kadis PU.
Hendri menjelaskan sebelumnya ia memang sudah menolak untuk menandatangani seratus persen proyek karena telah mengetahui proyek ini bermasalah. Semenjak itu ia memahami proyek ini sarat korupsi, di Design untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya.
“Modus korupsi dgn membuat intek berjarak 70 km dari Kota Tungkal, agar biaya pembelian Pipa Air Steel Frem Membengkak. Biaya utama Proyek ini adalah Untuk Pembelian Pengadaan Pipa Air. Diawal saya tidak memahami, karena ketika saya dilantik menjadi Kepala Dinas Tahun 2009, saya hanya melanjutkan program yg sudah berjalan di tahun 2008.” jelas Hendri dalam surat terbukanya.
Hendri menegaskan bahwa Kontraktor adalah saudara Sy Fasa yang melaksanakan pekerjaan dan perencanaan mulai dari awal proyek ini tahun 2008 dengan meminjan perusahaan Orang Lain. Sampai hari Ini SY Fasa tidak pernah diperiksa walau di BAP sudah ceritakan keterlibatannya.
Ia juga menyesalkan produsen pipa bernama Aswin, sampai hari ini juga tidak tersentuh hukum sama sekali.
Bahkan pada awal tahun 2009, tidak lama setelah ia dilantik menjadi Kepala Dinas PU , saudara Sy Fasa pernah mengancam saya melalui telpon. Bila tidak menganggarkan Proyek Pipanisasi Air Bersih, maka Hendri akan dipecat sebagai Kepala Dinas PU.
“Semua Proses lelang dan perencanaan pada Proyek ini, dikendalikan dan di atur oleh saudara Sy Fasa. Ini nanti akan terbuka semua di persidangan.” ungkap Hendri.
Oleh karena itu Hendri memohon KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa Perencanaan dan Perkerjaan awal proyek ini tahun 2008.
“Demi keadilan. Saya meminta KPK dan Kejaksaan Agung mengecek aliran dana dari proyek ini. Yang dinikmati Sy Fasa 10 persen, H Syafrial dan Aswin.” tandasnya. (SPO/HK).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: