Merasa Dicurangi PT Pubagot Jaya Abadi Ajukan Sanggahan ke BBPJN Medan

Proyek pembangunan jalan Balige by pass yang merupakan proyek Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pembangunannya dilaksanakan dibawah Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN)
Proyek pembangunan jalan Balige by pass yang merupakan proyek Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pembangunannya dilaksanakan dibawah Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN)
SUMATRAPOS — PT Pubagot Jaya Abadi (PJA) akan mengajukan surat sanggahan ke Balai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Medan. Pasalnya PT PJA sebagai peserta lelang merasa dicurangi oleh panitia lelang karena pada kolom kesalahan dibuat tidak mengunggah jadwal pelaksanaan dan menambah jaminan.
PT PJA adalah salah satu perusahaan dari 17 perusahaan yang mengikuti lelang proyek pembangunan jalan Balige By Pass senilai Rp 44,98 milliar.
Direktur PT PJA Paniha Hutahaean mengatakan,  berdasarkan keterangan dalam kolom kesalahan tersebut PT PJA
tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan tidak memenuhi syarat karena dalam jaminan penawaran tidak tertera klausul tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanan sebagai calon pemenang, dan calon pemenang cadangan 1 dan 2.
“Yang janggal menurut kami adalah pada saat upload dari kantor kami di Jakarta melampirkan jangka waktu pelaksanaan, bisa saja kesalahan dalam sistem. Mestinya bisa dibuktikan saat pembuktiaan kualifikasi karena hanya 1 lembar. Dan masalah jaminan bank sudah otomatis menyetujui penambahan nilai jaminan PT Pubagot Jaya Abadi karena kami nasabah tetap BRI dan bisa diklarifikasi oleh pengguna barang dan jasa ke bank yang bersangkutan,” tulis Paniha Hutahaean dalam surat sanggahannya yang diterima redaksi, Selasa (17/7).
Menurut Paniha, pihaknya merasa aneh atas keterangan yang dibuat oleh panitia karena pihaknya telah melengkapi semua dokumen dan ditunjukan saat klarifikasi dan verifikasi. Padahal berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, dan telah diperbarui dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 (perubahan ke 4) menjelaskan, bahwa pantia pengadaan UPBJJ tidak boleh memberatkan penyedia barang dan jasa.
Selain itu perbedaan penawaran antara PT Pubagot Jaya Abadi dengan pemenang tender ada selisih senilai Rp 4 milliar lebih, mestinya hal ini menjadi pertimbangan panitia pengadaan barang dan jasa mengingat di Perpres termaktub tentang efesiesi penggunaan anggaran.
“Perlu diadakan gelar SPH ulang dihadapan semua penyedia barang dan jasa untuk membuktikan bahwa hanya PT Lagoa Nusantra yang lolos evaluasi teknis. Mayoritas Tender Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional (BBPJN) Kementerian PU-PR hanya meloloskan 1 perusahaan saja, tentunya ini melanggar UU persaingan usaha,” ujar Paniha.
“Yang menjadi pertanyaan apakah diantara 16 perusahaan (kompetitor PT Lagoa Nusantara) tidak pernah menang tender di Kementerian PU-PR. Kalau itu terjadi mengapa pada saat tender di BBPJN mereka tidak mampu lolos teknis sementara peraturannya tidak jauh berbeda disetiap unit kerja yang ada di Kementerian PU-PR,” tambah Paniha.
Anehnya, lanjut Paniha, setiap kolom kesalahan rata-rata perusahaan tidak bisa membuktikan personil, bukti kepemilikan kendaraan, kepemilikan peralatan, dan tenaga ahli. Yang menjadi pertanyaan apakah tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT Lagoa Nusantara adalah tenaga ahli yang digaji oleh perusahaan itu sendiri setiap bulannya, dengan membuktikan bukti potongan pajak dari tenaga ahli yang masing-masing ditawarkan, dan apakah tenaga ahli yang ditawarkan PT Lagoa Nusantara hanya bekerja di proyek Balige By Pass.
“Kalau ada kebohongan hukumnya diatas 5 tahun penjara. Jadi kami mengimbau dalam waktu masa sanggahan ini mohon dievaluasi kembali kebenaran semua dokumen PT Lagoa Nusantara yang telah di persiapakan sebagai pemenang tender,” pungkas Paniha. (Hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: