Minggu, Juli 21

Parpol Usung Caleg Napi Korupsi Bisa Blunder

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (sumatrapos.com/B Arto))

SUMATRAPOS-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, setuju bahwa mantan terpidana korupsi dilarang maju menjadi calon anggota legislatif atau caleg.

Boyamin menegaskan, masih banyak sosok atau figur lain yang bisa diusung partai politik (parpol) untuk menjadi wakil rakyat yang terhormat.

Menurut Boyamin, dengan adanya larangan narapidana koruptor maju menjadi caleg, maka parpol semakin punya kesempatan untuk merekrut orang yang berkualitas.

Termasuk akademisi maupun aktivis kampus yang selama ini tidak punya duit.

“Masih banyak orang yang kompeten misalnya akademisi dan aktivis kampus yang layak menjadi DPR, tapi sulit bertarung di pemilu karena tidak punya duit,” kata Boyamin di Jakarta.

Boyamin mengingatkan partai politik sama saja melakukan kesalahan jika mengusung mantan terpidana korupsi menjadi caleg. “Sangat blunder, karena rakyat akan memberikan cap sebagai parpol pendukung korupsi,” ujar dia.

Selain itu, Boyamin menambahkan, rakyat juga akan curiga bahwa partai politik tersebut tujuannya duduk di lembaga legislatif hanya untuk korupsi. “Rakyat akan memberikan hukuman dengan cara tidak memilih caleg dari parpol tersebut,” tegasnya.

Boyamin pun memastikan bakal mendukung langkah KPU meskipun ditolak oleh pemerintah DPR, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan, MAKI siap membela KPU jika nanti Peraturan KPU (PKPU) larangan bekas terpidana korupsi menjadi caleg digugat.

“Jika nanti ada caleg atau parpol tertentu gugat peraturan KPU maka MAKI siap bela KPU di persidangan judicial review di Mahkamah Agung. Atau MAKI mengajukan gugatan intervensi yang prinsipnya membela KPU,” tandasnya.

Seperti diketahui, KPU RI saat ini tengah memperjuangkan aturan larangan mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon legislator. Aturan ini digodok dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pihak KPU mengklaim meski diprotes DPR, Bawaslu, hingga pemerintah, tetap akan menyusun PKPU larangan mantan koruptor nyaleg.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: