Jumat, November 22

Pasca OTT KPK, Menteri PUPR Diminta Evaluasi Anak Buahnya

Bagikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan (Sumatrapos/foto: harnas.co)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan (Sumatrapos/foto: harnas.co)
SUMATRAPOS.COM— Ketua Umum Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, menanggapi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 20 pejabat Kementerian PUPR dalam OTT tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jumat, (28/12) lalu. Ia mengatakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat, PPK dan swasta ini karena dua hal yaitu persoalan pelayanan dan gaya hidup hedonis pejabat.
Menurut Tigor masalah pelayanan terkait oknum PPK yang menyelenggarakan lelang dengan memanipulasi persyaratan lelang untuk memenangkan perusahaan tertentu yang jadi binaan pejabat PPK. Biasanya dalam proses lelang ini PPK sudah membocorkan informasi kepada perusahaan binaan tentang persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi supaya menang lelang.
“Saya yakin lelang ini bermasalah sejak awal,  coba periksa persyaratan lelang yang diajukan pasti mengarah keperusahaan yang memberikan suap, ” kata Tigor Selasa (8/1).
Tigor mengungkapkan permainan tender ini pernah terjadi pada lelang proyek Balige By Pass tahun 2018 dimana pokja lelang, satuan kerja PPK dan kepala balai ada dipusaran masalah pengaturan tender. Namun kasus ini tidak terungkap ke publik.
Kedua yaitu hedonisme, kebanyakan pejabat PPK di Kementerian PUPR berusia muda dengan tanggungjawab anggaran triliuan rupiah sehingga mereka  bergaya hidup hedonis seperti bertemu dan rapat di Hotel-Hotel berbintang, Mall Elit,  Lapangan Golf, dll.
Sifat hedonis ini membuat pegawai atau pejabat di Kementerian PUPR terjebak dalam pusaran korupsi dengan menerima suap dari perusahaan binaan.
“Menteri harus mengevaluasi para pejabat di balai yang masih bermain-main dengan anggaran. Jabatan kepala balai cukup 1 tahun saja agar tidak terkontaminasi. Jika perlu pecat pejabat yang bermasalah di intansinya, ” ujar Tigor.
Namun Tigor Yakin bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak terlibat dalam kasus ini, karena kebijakan lelang ada ditingkat esselon 3-4 di Kementeriannya.  Menurutnya, ini memang oknum pejabat yang koruptif yang sengaja memanfaatkan situasi dalam kesibukan Menteri.
“Tidak ada benang merah antara Menteri PU dengan kepala balai dalam pengaturan tender. Yang berkolaborasi adalah Kepala Balai, PPK, Satuan Kerja, Pokja dan Konsultan Perencanaan. ” tegas Tigor.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap 20 orang  pejabat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Diduga OTT itu terkait dengan tindak pidana korupsi proyek pembangunan SPAM.
Dalam OTT, KPK menyita uang sebanyak SGD 25 ribu dan Rp 500 juta dan satu kardua yang belum dihitung.
Ada 20 orang yang diamankan penyidik KPK. Terdiri dari pejabat, PPK Kementerian PUPR dan pihak swasta.
“Dari lokasi diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain,” ujar Syarif dilansir dari detik.com.
Menteri  PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers Jumat (28/12) mengaku belum mengetahui secara rinci peristiwa penangkapan tersebut.
Ia hanya menjelaskan gambaran pelaksanaan proyek di Kementerian PUPR. Ada yang proyek yang dikerjakan dengan skema multiyears, ada juga yang sedang dilelang.
“Kalau lelang ya bukan hanya pada pihak luar. Lelang biasa yang di DIPA saja,” kata Basuki menjelaskan prosedur lelang di kementeriannya. (SPO/HK).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: