Persoalan Uang Bau TPST Bantargebang, Politisi PDIP: Kepala Daerah Jangan Cari Sensasi

Politisi PDI Perjuangan Tigor Doris Sitorus.
Politisi PDI Perjuangan Tigor Doris Sitorus.
SUMATRAPOS.COM– Polemik dana kemitraan atau dana hibah TPST Bandargebang antara Pemprop DKI Jakarta dengan Kota Bekasi masih berlanjut. Setelah beberapa waktu lalu puluhan truk sampah Pemprop DKI di stop oleh Dishub Pemkot Bekasi, kini giliran Walikota Bekasi Rahmad Effendi angkat bicara.
Rahmad Effendi menyindiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memahami lagi  soal dana hibah kemitraan dengan Kota Bekasi. Pepen menegaskan permintaan Pemkot Bekasi tidak muluk-muluk soal dana hibah kemitraan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan TPST Bandargebang.
Bahkan Pepen  mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta jika mengapuskan dana kemitraan itu.
“Kita tidak mau Ibu Kota jadi tempat sanderaan sampah kita enggak mau lah sampah itu kalau seminggu aja ditahan udah berapa kubik ton itu. Ya kalau kerjasamanya engga ada masa bisa buang sampah ke Bantargebang kan engga mungkin,” kata Pepen dikutip dari tribunnews.com.
Sebelumnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengancam memutuskan hubungan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta jika uang hibah itu tidak dibayarkan.
“Jadi 2018 kita belum dapat apa–apa. Sedangkan di dalam perjanjian itu ada yang menyangkut wilayah Bantargebang berdasarkan TPA, dan ada yang kemitraan,” katanya.
“Saya kira kalau nggak ada keputusan akan berlanjut, itu kan ada kontrak yang harus dipahami dan harus sama–sama dilakukan tentang hak dan kewajiban itu. Kalau tidak dipenuhi. Kalau tidak diberikan, ya kita hentikan kerjasama, jangankan lagi dihentikan kerjasama, ditutup juga bisa,” ujar Pepen
Terkait dengan pernyataan Pepen itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprop DKI telah menunaikan kewajibannya dengan membayar sesuai tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang.
“Di tahun 2018, kami sudah menunaikan, nilainya Rp 138 miliar, dengan tambahan juga utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar,” kata Anies, Senin (22/10).
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, juga sudah mengalokasikan anggaran untuk dana kompensasi bau pada 2019 sebesar Rp 141 miliar.
Terkait dengan dana kemitraan atau hibah yang diajukan pemerintah daerah lain sebesar Rp 2,09 triliun, Anies menegaskan dana kemitraan atau hibah bukanlah kewajiban Pemprov DKI.
“Jadi, mari kita tempatkan ini sesuai proporsinya, ada urusan kewajiban terkait persampahan, ada soal kemitraan. Nah, yang mereka ajukan ini kemitraan,” tegas Anies.
Berkomentar tentang masalah itu, Politisi PDI Perjuangan Tigor Doris Sitorus mengatakan polemik TPST Bantargebang jangan dijadikan sensasi kepala daerah. Seharusnya dua kepala daerah mampu menyelesaikan masalah ini pada satu meja.
“Keduanya jangan cari sensasi, lebih baik masalah ini segera diselesaikan, ” tegas Tigor.
Tigor menghimbau jika masalahnya terkait dengan masalah angka-angka dalam perjanjian maka perlu dibuat kesepakatan ulang antara Pemprop DKI dan Pemkot Bekasi.
Tigor berharap supaya dua kepala daerah dapat menyelesaikan persoalan ini atau pemerintah pusat yang akan turun tangan.
“Bisa saja pemerintah pusat turun menyelesaikan ini.” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: