Pilkada Watch: Pemberian Beasiswa Oleh Bupati Taput Tidak Melanggar UU Pilkada

Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan
Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan (SumatraPos/Foto:hetanews)
SUMATRAPOS.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pilkada Watch Jackson Tambun SH menilai tidak ada pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bupati Petahana kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan, saat memberikan beasiswa pada minggu tenang tanggal 26 Juni 2018 lalu. Jakson mengatakan, pemberian beasiswa itu sudah tepat serta sesuai aturan, dan tidak melanggar UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.
“Pembagian beasiswa oleh Bupati pada tanggal 26 Juni 2018 itu sudah tepat, karena setelah tanggal 23 Juni masa cuti berakhir dan petahana kembali menjabat sebagai Bupati. Sewaktu pembagiaan beasiswa Bupati juga tidak menunjukan gestur sedang melakukan kampanye, atau mengajak masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1,” kata Jackson.
Jackson menjelaskan berdasarkan ketentuan cuti itu diatur Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2016 yang mengatur tentang pilkada. Turunan pasal itu dituangkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Masa cuti kepala daerah yang mengikuti pilkada serentak dimulai tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Setelah itu kepala daerah menjabat kembali dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Menurut Jackson, kebijakan Pemkab Taput dalam menyalurkan beasiswa akhir Juni itu juga tepat, karena siswa akan memasuki tahun ajaran baru awal Juni dan dana beasiswa sangat dibutuhkan.
“Pemberiaan beasiswa ini murni dari dana APBD bukan uang pribadi Nikson, masyarakat memang membutuhkan itu. Jadi masalah beasiswa ini jangan digoreng kesana-kemari demi hasrat politik, yang kalah ya kalah, terima secara legowo,” ungkap Jakson.
Terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, Jakson memaparkan, sebagai juri yang lebih tinggi Bawaslu akan obyektif dalam menanggani permasalahan ini. Bawaslu akan memproses pengaduan panwas sesuai dengan aturan yang berlaku, namun harus diingat berdasarkan keputusan Sentra Gakkumdu Taput pengaduan tersebut sudah kadaluarsa.
“Disini yang salah adalah Panwas karena tidak jeli melihat aturan pilkada,” tegas Jackson.
Selain itu Pilkada Watch menilai, dimanapun diseluruh Indonesia pihak yang kalah jangan mempermasalahkan masalah yang tidak subsantisi ke Panwas. Kecuali memang ada pelanggaran berat pilkada yang terstruktur, sistematik dan masif.
“Kami melihat ada intrik-intrik jadi kami harus bersuara, artinya yang kalah harus legowo karena salah strategi.” pungkas Jackson.
Seperti yang diketahui, Bupati petahana Taput Nikson Nababan dilaporkan oleh Toni H Pasaribu ke Panwas Taput karena diduga menggunakan politik uang dengan membagikan beasiswa kepada anak pada tanggal 26 Juni 2018 lalu.
Sentra Gakkumdu menyebut laporan Toni H Pasaribu bernomor 33/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018, tidak dapat dilakukan penyidik/penyelidik karena Kordiv PP Panwaslu tidak memberitahukan laporan sejak awal diterima. Sehingga Pembahasan tidak dapat dilakukan karena waktu untuk pembahasan telah habis atau daluarsa.
Namun Sentra Gakkumdu Taput memberikan rekomendasi supaya Panwas membahas permasalahan ini di Bawaslu Provinsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: