Politisi PDI Perjuangan: Kartu Sehat Bekasi Harus Dievaluasi

Tigpr Doris Sitorus Wakil Kepala Baguna DPP PDI Perjuangan (Sumatrapos.com)
Tigpr Doris Sitorus Wakil Kepala Baguna DPP PDI Perjuangan (Sumatrapos.com)
SUMATRAPOS.COM–Pemerintah Kota Bekasi masih terhutang pembayaran sebesar Rp. 200 milliar kepada 36 Rumah Sakit mitra program Kartu Sehat (KS), akibatnya sejumlah rumah sakit terkendala beberapa kegiatan operasional seperti pembelian obat-obatan. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Irwan Heriyanto¬†beberapa waktu lalu.
Namun Walikota Bekasi Rahmad Effendi membantah pernyataan ARSSI, menurutnya Pemkot Bekasi hanya terhutang sebesar Rp 129 milliar dan bersedia membayar setelah dilakukan verifikasi data oleh tim Independen.
“Yang bilang Rp 200 miliar siapa? Sampai dengan tadi malam saya dapat laporan itu Rp 129 miliar, jadi jauh dari yang diisukan. Saya sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang buat mengevaluasi memverifikasi, kan enggak mungkin kami terima kami langsung bayar,” kata Rahmat.” kata Rahmad Effendi dilansir dari kompas.com, Jumat (28/12).
Terkait polemik ini Politis PDI Perjuangan Tigor Doris Sitorus mengatakan, Pemkot Bekasi harus melakukan evaluasi KS. Menurutnya penerima KS banyak yang tidak tepat sasaran karena ada warga tidak mampu belum mendapatkan.
“Menurut saya harus dievaluasi karena ada warga tidak mampu belum mendapatkan KS, seharusnya warga mampu bisa menggunakan BPJS,” kata Tigor, Kamis (3/1).
Tigor menjelaskan kebijakan KS juga menyebabkan anggaran kesehatan Pemkot Bekasi naik dua kali lipat dimana tahun 2018 total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 330 miliar. Angka itu di luar dari APBD murni yang awalnya dianggarkan sebesar Rp 175 miliar.
Selain itu Pemkot Bekasi seharusnya sejak awal melakukan kajian sebelum membagikan KS kepada warga sehingga lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program BPJS pemerintah pusat.
Wakil Kepala Baguna DPP PDI Perjuangan ini juga menyesalkan kebijakan KS yang langsung ke rumah sakit tanpa ada faskes tingkat 1 yaitu puskesmas sebagai rujukan awal. Seharusnya KS berfungsi sebagai preventif dan promotif layanan kesehatan.
“Saya imbau supaya dievaluasi mulai dari data penerima KS, faskes dan rumah sakit yang akan bermitra dengan Pemkot Bekasi. Kita ingin tidak terjadi pemborosan anggaran dari kebijakan KS supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.” tutup Tigor.
Sebelumnya, Pemkot Bekasi mulai 1 November 2018, berlakukan sistem rujukan pada penggunaan layanan kesehatan KS Bekasi.
Setiap pemegang kartu wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di Puskesmas kecuali dalam kondisi darurat, berbeda dengan sebelumnya yang secara bebas dapat memilih layanan langsung ke rumah sakit. (SPO/HK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: