PPK Dinas Citata DKI Diduga Langgar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

 

(Sumatra Pos/Ilustrasi: Suara Pedia)
(Sumatra Pos/Ilustrasi: Suara Pedia)
SUMATRAPOS.COM — Lelang pelaksanan konstruksi pembangunan lanjutan gedung Sudin Tenaga Kerja dan Transmigras Jakarta utara  senilai Rp 19 miliar anggaran tahun 2018, diduga melanggar Perpres nomor 16 tahun 2016 tentang pengadaan barang dan jasa. Pasalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI sebagai pengguna anggaran,  dinilai dengan sengaja mempersulit persyaratan admistrasi  peserta lelang.
Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Toni Tambun mengatakan, lelang pembangunan lanjutan kantor Sudin Naker ini sebelumnya sudah dilelang  bulan Juni 2018, namun tidak ada perusahaan yang dapat memenuhi persyaratan lelang  sehingga lelang dibatalkan awal Juli. Kemudian pada bulan Agustus PPK Dinas Citata membuka kembali proses lelang dengan persyaratan yang lebih sulit dari persyaratan pertama.
“Ini melanggar perpers nomor 16 tahun 2016 tentang pengadaan barang dan jasa karena mempersulit peserta lelang, jangan membuat persyaratan yang tidak-tidak,” kata Toni di Jakarta, Selasa (14/8).
Toni menjelaskan kesan mempersulit yang dibuat PPK Dinas Citata yaitu terkait dengan tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan  Kerja (K3), tenaga ahli K3 harus lulusan Sarjana Sains Terapan K3,  ahli K3 konstruksi muda serta memiliki sertifikat pelatihan K3 yang  dilaksanakan Kemenpupera dan kerja sama dengan asosiasi terkait.
Kemudian pengawas mutu harus  D3 Teknik Managemen Konstruksi/D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Arsektur, SKT pengawas mutu pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan memiliki sertifikat pengawas dan pengendalian konstruksi dan bangunan gedung.
“Syarat ini terlalu mengada-ada,  biasanya cukup  dengan tenaga ahli K3, syarat ini aneh dan baru pertama kali  di Indonesia. Tidak relevansi antara persyaratan yang mereka ajukan dengan bangunan yang akan dibuat, ” jelas Toni.
“Justru Perpres tentang pengadaan barang dan jasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha peserta lelang, ini PPK kok justru mempersulit,” tambahnya.
Berdasarkan catatan KAKI ada dua kejanggalan terkait proses lelang pelaksanan konstruksi pembangunan lanjutan gedung Sudin Naker Jakarta utara tahap dua  ini. Pertama dugaan kolusi antara oknum PPK dan pengusaha binaan, oknum PPK sengaja  membuat persyaratan sedemikian rupa supaya pengusaha binaan mereka yang menang lelang,  dan kedua  lelang ini memang sengaja dikondisikan batal  supaya anggaran tidak terserap.
“Saya minta Kepala UPBBJ menegur PPK Dinas Citata untuk memberikan masukan bahwa persyaratan tersebut tidak masuk akal, khususnya mengenai tenaga ahli. Dan saya minta persyaratan lelang dikembalikan seperti semula supaya penyerapan anggaran di DKI dapat maksimal.” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: