Selasa, Desember 10

Presiden Jokowi Diminta Bentuk Lembaga Baru untuk Cegah Kebocoran Keuangan Negara

Bagikan
Presiden Jokowi foto bersama Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. (foto: @jokowi)

Sumatrapos.com, Jakarta – Pengadaan proyek infrastruktur (fisik) masih jadi cela pejabat untuk melakukan korupsi. Dalam beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak pejabat atau kepala daerah terjerat kasus korupsi karena proyek fisik. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus.

Ia menjelaskan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disalurkan ke daerah 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi sebesar Rp 855 triliun/tahun, sekitar 40 persen dari total anggaran itu untuk pengadaan proyek fisik. Namun sayangnya anggaran proyek fisik tersebut diduga jadi peluang pejabat dan kepala daerah  melakukan korupsi dengan menerima suap dari rekanan kontraktor.

Tigor memberikan contoh, cela korupsi dalam proyek fisik dimulai dari penyusunan anggaran dimana konsultan yang ditunjuk melakukan markup harga sehingga kompenen harga dalam sebuah proyek membengkak. Misalnya pembangunan jalan yang seharusnya biaya kerja dan produksi hanya Rp 500 juta, bisa membengkak jadi Rp 1 milliar karena harga telah markup dengan alasan faktor ekonomi.

Menjadi pertanyaan bagaimana sebuah proses lelang dengan pagu Rp 1 milliar dapat dimenangkan oleh penawaran terendah dengan harga Rp 800 juta dan perusahaan masih mendapat keuntungan. Hal-hal seperti ini masih terjadi di daerah karena pejabat dan kepala daerah diduga menerima suap dari kontraktor pelaksana proyek.

“Sistem seperti ini yang menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga Rp 300 triliun/tahun. Dan jadi salah satu penyebab banyaknya pejabat dan kepala daerah kena OTT KPK.” kata Tigor, Selasa (5/11/2019).

Oleh sebab itu Tigor meminta kepada Presiden Joko Widodo supaya proyek pembangunan fisik tidak lagi diserahkan ke pemerintah daerah 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Proyek fisik hanya dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR atau lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Kepres dan undang-undang. Lembaga baru ini akan diisi orang-orang yang kompeten dalam bidangnya masing-masing yang bertugas menyusun dan mengawasi proyek infrastruktur di daerah.

Secara teknis, lanjut Tigor, lembaga baru ini nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena pos anggaran masih di unit masing-masing. Namun proses penyusunan nilai proyek, lelang dan pengawasan dilakukan oleh lembaga baru ini. Dengan demikian maka akan memutus mata rantai jalur birokrasi antara pejabat dan kontraktor sehingga kebocoran keuangan negara dapat diselamatkan.

“Perlu lembaga baru yang khusus mengerjakan proyek infrastruktur untuk mencegah kebocoran keuangan negara dan korupsi.” ujarnya.

Masih terkait masalah teknis, Tigor menuturkan nantinya akan ada perwakilan lembaga baru ini ditiap instansi pemerintah daerah sehingga tidak lagi perlu ada pejabat pembuat komitment (PPK) karena sudah diambil alih kewenangannya.

Ketika ditanyakan konsep ini perlu dukungan politik karena akan berbenturan dengan otonomi daerah, Ia mengatakan sesuai dengan visi – misi Presiden Jokowi bahwa pada masa jabatan kedua akan mensinergikan seluruh proyek pembangunan maka hal ini merupakan salah satu satu solusi yang perlu dipertimbangkan.

Terkahir menurut Tigor, pemerintah daerah seharusnya fokus dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jangan ada lagi yang mengurus proyek fisik karena dikhawatirkan akan menyebabkan bocornya keuangan negara dan cela terjadi korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: