Selasa, Oktober 15

Proyek Balige Pass Diduga di Monopoli, Jokowi Watch Minta KPPU Periksa

Bagikan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Sumatra Pos)
SUMATRAPOS.COM – Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus mengungkapkan ada keberpihakan dan kejanggalan yang dilakukan oleh panitia lelang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Utara, Kementerian PU-PR dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Balige By Pass sepanjang 10,1 Km di Kabupaten Tobasa. Tigor mengatakan, panitia lelang diduga berpihak untuk memenangkan salah satu peserta lelang (Monopoli) dan menggugurkan para peserta lain.
Diketahui, proyek pekerjaan pembangunan jalan Balige By Pass adalah proyek dari Kementerian PU-PR senilai Rp 44,9 miliar alokasi APBN 2018.
“Dari 17 perusahaan yang ikut peserta lelang hanya PT LN yang lolos. Saya menduga ada permainan oknum panitia lelang dengan pihak pemenang lelang,” kata Tigor.
” Ini ada hubungan intensif panitia lelang dan pemenang lelang. Khususnya permainan di dokumen-dokumen pendukung,” tambah Tigor.
Tigor menjelaskan semula persyaratan untuk pekerjaan jalan raya Balige By Pass ini tampak wajar, sesuai tipe proyek yang sifatnya membuka jalan baru sesuai tahapan teknisnya. Tapi belakangan, persyaratan ini diubah dan ditambahi secara sepihak dengan alasan addendum. Hal ini dianggap sebagai trik untuk mengarahkan proyek ini agar dimenangkan rekanan tertentu.
Perubahan persyaratan lelang justru sangat memberatkan peserta lelang lain karena persyaratan kelengkapan alat untuk proyek pekerjaan jalan raya Balige By Pass, yang meliputi 22 item yakni bulldozer, compressor, concrete mixer, dump truck 3-5 ton, dump truck 10 ton, excavator, flat bed truck, generator set, motor grader, wheel loader, three wheel roller, tandem roller, tire roller, concrete vibrator, water pump, water tanker, pedestrian roller, tamper, jack hammer, concrete pump dan tronton.
Lanjut Tigor, sedangkan persyaratan tenaga ahli yang dibutuhkan, adalah tiga kategori ahli teknik sipil untuk pekerjaan general superintendent, manajer kendali mutu dan petugas K3 dengan keahlian atau profesi ahli teknik jalan tingkat madya atau sertifikat K3.
“Tidak ada perusahaan yang sempurna itu bahkan BUMN sekalipun, saya menduga ada konspirasi monopoli proyek supaya lelang dimenangkan pihak tertentu. Karena itu Jokowi Watch meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memeriksa dokumen seluruh peserta lelang,” tegas Tigor.
Dari 17 perusahaan yang ikut lelang, PT LN berada di peringkat 12 dari seluruh peserta lelang. Jadi hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk mengefesiensi anggaran.
“Jokowi watch sangat menyayangkan sistem lelang saat ini karena proyek infrastruktur seluruh Indonesia diduga bernuansa dimanipulasi contohnya Balige By Pass ini. Biaya kerja hanya Rp 22 miliar tapi dianggarkan 44,9 miliar.” pungkasnya. (HK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: