Minggu, Juli 21

Relawan Berharap Keputusan Hakim MK Berlaku Adil untuk Jokowi-Amin

Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo)
Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo)

Sumatrapos.com, Jakarta – Setelah menempuh proses panjang akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Rabu (27/6) besok. Relawan Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo) berharap putusan Hakim MK berlaku adil karena berdasarkan bukti, saksi dan saksi ahli tidak ada terbukti pasangan nomor urut 01 Jokowi-Amin melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis masif (TSM).

Ketua Umum Pak Tejo, Tigor Doris Sitorus, mengatakan meskipun ada beberapa pengamat dan para tim sukses serta pendukung yang mencoba memainkan opini untuk mempengaruhi putusan MK, seperti mempermasalahkan posisi Mahruf Amin di salah satu BUMN. Namun tuduhan itu tidak terbukti  karena menurut keterangan saksi ahli yang dihadirkan ketika sidang MK mengatakan pejabat anak perusahaan BUMN bukanlah pegawai BUMN.

“Alangkah bodohnya penyelenggara pemilu jika hal itu benar adanya,” kata Tigor dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6).

Relawan Jokowi yang mengikuti segala perkembangan perpolitikan nasional merasa aneh dengan tuntutan pemohon, jika benar ada kesalahan administrasi apa mungkin calon presiden dan wakil presiden bisa diskualifikasi.

Kemudian, lanjut Tigor,  jika dinilai dari semua jalannya persidangan mulai dari pembacaan tuntutan hingga pemaparan para saksi termasuk saksi ahli yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, walau Harry Azhar sebagai pegiat sosial enggan hadir karena menurutnya salah satu capres terlibat pelanggaran HAM dimasa lalu.

“Keputusan hakim MK pasca dipecatnya Akil mukhtar memang relatif mudah ditebak karena  hakim Mahkamah konstitusi sangat sangat kredibel seperti beberapa Pilkada yang sampai ke MK ditangani dengan baik tanpa ada aroma KKN.” ujarnya.

Munculnya isu perbedaan pendapat para hakim (dissenting opinion) ramai diperbincangkan di sosial media,  namun apakah hal itu dapat terjadi karena 9 dari hakim MK adakah yang merupakan barisan sakit hati terhadap pemerintah dan yang lebih ekstrim lagi adakah hubungan antara pilihan pribadi ke 9 hakim Mahkamah yang terhormat pada tanggal 17 april lalu.

“Masyarakat berharap supaya Hakim MK bersikap adil dalam memutuskan sengketa Pilpres tanpa berada pada salah satu kelompok pemohon maupun kelompok yang terkait dan jangan terpengaruh  terhadap arah politik.  9 hakim MK  memiliki keilmuan yang sama tentunya cara pandang dan tafsir yang sama pula.” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: