Spanduk Tol Jokowi Bentuk Kepanikan

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. (foto: dakta.com)

 

SUMATRAPOS–Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, munculnya spanduk “Tol Jokowi” membuktikan adanya kepanikan dari pendukung petahana Presiden Joko Widodo.
Arief menegaskan, Jokowi juga sadar dan mulai ambil ancang-ancang karena semangat masyarakat untuk tidak memilihnya di Pilpres 2019 semakin kuat.
“Tol Jokowi juga bentuk kepanikan Joko Widodo dengan makin membesarnya semangat masyarakat untuk menganti Presiden 2019 yang memang sudah gagal total dan utang makin numpuk,” kata Arief lewat pernyataan tertulis, Selasa (12/6).
Arief menjabarkan, jumlah utang Pemerintah selama dipegang Joko Widodo sebenarnya tidak sebesar dengan nilai dana proyek Infrastruktur yang sedang dibangun.
“Artinya banyak dana¬† proyek Infrastruktur yang di korupsi dengan mark-up projek,” sambungnya.
Arief juga mengimbau kepada para pendukung Jokowi agar tetap cerdas dalam melakukan kampanye anti ganti presiden 2019.
“Enggak perlu di jalan Tol. Misalnya ngajak Joko Widodo mudik lewat darat, naik motor konvoi paket Jaket Levi’s dari Pelabuhan Merak¬† sampai ke Pelabuhan Banyuwangi,” sindirnya.
[23:21, 6/12/2018] Bang Dodo2: Pansel Perombakan Bentukan Anies-Sandi Berpotensi Langgar Aturan
SUMATRAPOS-Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah sebagai ketua panitia seleksi (Pansel) perombakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sebab, kata dia, penunjukkan itu sesuai pasal 112 ayat (5) huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tapi saya mempertanyakan apakah pembentukan Pansel dan penunjukkan Sekda itu telah dikoordinasikan dengan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) atau belum? Kalau belum, maka Anies-Sandi menabrak juga PP Nomor 11 itu dan melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” kata Amir, Selasa (12/6).
Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan; “Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN”.
Sementara pasal 25 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan; “KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, untuk menjamin pewujudan sistem merit serta pengawasa terhadap penerapan asas serta kode etik perilaku ASN”.
Amir menjelaskan, dari kedua ayat ini sangat jelas bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, memberikan kewenangan kepada KASN untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan ASN, termasuk mutasi, demi menjamin diterapkannya sistem merit.
“Karenanya, jika pembentukan Pansel oleh Anies-Sandi, juga penunjukkan Sekda sebagai ketuanya, tidak dikoordinasikan dengan KASN, maka Anies-Sandi telah melanggar UU Nomor 5 ini, dan pembentukan Pansel-nya tidak sah,” tegas Amir.
Amir menambahkan, kewajiban kepala daerah untuk berkoordinasi dengan KASN saat membentuk Pansel, dipertegas dalam PP Nomor 11 Tahun 2017.
Pasal 112 ayat (4) PP tersebut menyatakan; “Dalam membentuk Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian/gubernur, red) berkoordinasi dengan KASN”.
Seperti diberitakan sebelumnya, usai acara buka bersama wartawan Balaikota di Jakarta Pusat, Senin (11/6/2018) malam, Wagub Sandiaga Uno mengabarkan bahwa dirinya dan Gubernur Anies Baswedan telah menunjuk Sekda Saefullah untuk memimpin Pansel perombakan pimpinan SKPD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: