Mantan Narapidana Korupsi Dilarang Ikut Pemilu

Ical Syamsuddin, LAKRI. (Foto: Harian Terbit).

SUMATRAPOS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sedang merapikan draf Peraturan KPU (PKPU)  tentang mantan  narapidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Rencananya draf ini  akan segera diserahkan pada Kementerian Hukum dan HAM pada pekan depan.

Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) mengatakan baru-baru ini Ketua KPU Arief Budiman menyatakan KPU sudah melakukan rapat konsultasinya, konsultasinya sudah dinyatakan selesai, maka KPU segera merapikan draf peraturan KPU itu berdasarkan hasil pembahasan pada saat rapat konsultasinya.

“Kami sangat Apresiasi terhadap sikap yang dilakukan KPU di dalam membuat Aturan larangan eks narapidana kasus korupsi menjadi caleg yang akan diatur dalam rancangan PKPU pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” Kata Ketua LAKRI Jakarta Ical Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/5).

Sependapat dengan penerapan aturan tersebut. LAKRI memiliki semangat yang sama untuk memberantas korupsi siap mengawal persidangan pada paripurna penggodogan aturan itu yang dimotori KPU bersama anggota komisi II DPR RI.

Meskipun aturan tersebut tidak ada di dalam UU Pemilu, namun KPU tetap di haruskan agar mengatur aturan itu dalam PKPU.

Perlu diketahui bahwa semua anggota dewan, pimpinan dewan di komisi II yang terlibat dalam pembahasan itu seyogjanya wajib pasalnya menyetujui untuk kepentingan bersama demi pernyelamatan lembaga wakil rakyat yang merupakan representatif hajat rakyat secara umum dengan semangat memberantas korupsi termasuk wajib menyetujui juga mantan napi itu tidak diperkenankan nyaleg, kalo itu demikian mau menyelamatkan bangsa dan negara ini kedepannya.

Sesungguhnya apa yang harus di khawatir karena ketentuan itu tidak diatur dalam UU, namun KPU punya kewenangan membuat peraturan itu, maka KPU harus mengaturnya dalam peraturan tersebut segera dan jangan tunggu lama sebab aturan itu sabgat tepat dan dibenarkan secara moral maupun konstitusional.

Sebelumnya Komisi II DPR kembali membahas aturan eks narapidana kasus korupsi tak dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. KPU, Bawaslu, dan Kemendagri pun sepakat mengembalikan hal itu pada peraturan di Pasal 240 ayat 1 huruf g UU/72017.

“Komisi II DPR RI, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017,” bunyi kesimpulan rapat Komisi II pada Selasa (22/5) kemarin. (HK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: