Gaji  ke-13 PNS Pencitraan Jokowi

 

Presiden Joko Widodo (Sumber Foto: Tempo)

SUMATRAPOS.COM – Kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP tentang tunjangan hari raya (THR) yang diperuntukan bagi  PNS dan Non PNS dianggap sebagai pencitraan oleh Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman. Menurut Jajang, Presiden Joko Widodo dalam tema revolusi mental sering mengatakan penggunaan uang negara harus difokuskan pada program yang sudah ditentukan khususnya program prioritas namun sayang, dalam perjalanannya istilah itu tinggal jargon semata.

“CBA melihat bukannya money follow program yang berjalan melainkan APBN digunakan untuk meningkatkan citra  Jokowi  dan menguras keuangan Negara,” kata Jajang melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/5).

Jajang menjelaskan dana yang digolontorkan pemerintah tidak tanggung-tanggung yaitu sebesar  Rp 35,7 triliun atau  naik 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya.  CBA berpendapat THR yang dibagikan Joko Widodo hanya akan dinikmati pimpinan, misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp3.401.000.

“Bahkan Menteri Keuangan Sri mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat. Sedangkan honorer di tingkat pemerintah daerah yang betul-betul mengabdi kepada negara selama ini hanya gigit jari.”  Ujar Jajang.

Terakhir CBA berpendapat, progam THR ini selain akan menguras keuangan negara realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya yang selama mengabdi kepada negara dan masyarakat, sepert guru honorer dan honorer di pemerintah daerah misalnya. (HK).

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: