Kamis, Februari 27

Tag: amir hamzah

Prasetio Gagal Paham Soal LKPJ

Prasetio Gagal Paham Soal LKPJ

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Sikap keras kepala Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang menolak menandatangani Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 terus menuai kritik. Politisi PDIP itu dinilai gagal memahami UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). "Ketua DPRD gagal paham soal UU Pemda, makanya dia nggak mau tandatangani LKPJ," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, Senin (23/7). Amir menuturkan, berdasarkan Pasal 320 UU Pemda, kepala daerah tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan secara rinci soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Dalam pasal tersebut kepala daerah dalam LKPJ hanya berkewajiban melaporkan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, 
Rotasi Pejabat DKI Dihadang 3 Masalah

Rotasi Pejabat DKI Dihadang 3 Masalah

SPO Jakarta
  SUMATRAPOS.COM - Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tentang adanya tiga masalah yang harus dibenahi dalam proses rotasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Kalau ketiga masalah ini tidak diselesaikan, ketiganya dapat menjadi batu sandungan. Bahkan bisa saja Anies akan berurusan dengan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Amir, Rabu (11/7). Ketiga permasalahan dimaksud antara lain, formulir pendaftaran seleksi PNS di sistem milik Panitia Seleksi (Pansel) Promosi yang dipimpin Sekda Sefullah tidak bisa dibuka, sehingga ketika PNS yang ingin mengikuti seleksi guna mengisi jabatan kosong setelah Anies melantik 20 pejabat pada Kamis (5/7) lalu, tak dapat mengaksesnya. "Pus...
Pansel Pejabat DKI Harus Libatkan Publik

Pansel Pejabat DKI Harus Libatkan Publik

SPO Jakarta
SUMATRAPOS--Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mendorong  Ketua Panitia Seleksi (Pansel) perombakan pejabat SKPD DKI Jakarta, Saefullah, untuk mengumumkan para anggotanya dalam menyeleksi pejabat. Pasalnya, sejak ditunjuk menjadi ketua pansel, Saefullah yang juga Sekda DKI Jakarta pada 21 Juni lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda melaksanakan tugasnya. Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno pernah berjanji terkait personel pansel perombakan pejabat akan diumumkan setelah liburan Lebaran. "Sekda harus segera umumkan siapa saja anggotanya sekaligus program kerjanya," kata Amir, Jumat (29/6). Menurut Amir, hal itu sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam melaksanakan tugas-tug
Pansel Perombakan Bentukan Anies-Sandi Berpotensi Langgar Aturan

Pansel Perombakan Bentukan Anies-Sandi Berpotensi Langgar Aturan

SPO Jakarta
  SUMATRAPOS-Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah sebagai ketua panitia seleksi (Pansel) perombakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab, kata dia, penunjukkan itu sesuai pasal 112 ayat (5) huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). "Tapi saya mempertanyakan apakah pembentukan Pansel dan penunjukkan Sekda itu telah dikoordinasikan dengan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) atau belum? Kalau belum, maka Anies-Sandi menabrak juga PP Nomor 11 itu dan melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," kata Amir, Selasa (12/6). Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 me...