Tag: bupati

Proyek Pipanisasi Air Bersih, Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat Dilaporkan ke KPK.

Proyek Pipanisasi Air Bersih, Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat Dilaporkan ke KPK.

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM--Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPMI) mengungkapkan telah terjadi korupsi dalam proyek pipanisasi air bersih sepanjang 70 km senilai Rp 500 milliar mulai tahun anggaran 2007 hingga 2018 di kabupaten Tanjung Jabung Barat,Jambi. LPMI menduga pelaksanaan kegiatan proyek pipanisasi tersebut telah menimbulkan kerugian negara karena alokasi anggaran hingga lebih dari Rp.500 milyar dan juga hasil temuan audit BPK yang menyatakan ada unsur kerugian negara. Kasus ini telah diproses Kejaksaan dan telah ditetapkan beberapa orang tersangka, namun aktor intelektual yang bertanggung jawab belum tersentuh hukum. "Kami minta KPK segera menangkap aktor intelektual dalam kasus korupsi  ini," kata Ketua LPMI Henri DS, Jumat (28/12). Hendri mengatakan telah men
Lolos Dari OTT KPK, Ketua DPD Gerindra Lampung Disorot

Lolos Dari OTT KPK, Ketua DPD Gerindra Lampung Disorot

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM - Lolosnya Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lampung Tengah Mustafa, menjadi sorotan publik. Aktivis 98 yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung mensinyalir Gunadi sebenarnya dalang dibalik korupsi yang dilakukan Mustafa. "Perlu kami sampaikan bahwa aktor intelektual pada kasus yang menimpa Bupati Lampung Mustafa dan banyak kasus korupsi di eksekutif Lampung didalangi Gunadi Ibrahim sebagai Ketua DPD Partai Gerindra bersama antek-anteknya," kata Kordinator Aliansi Mahasiswa Lampung, Anton H Nasution dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/7). Tak hanya itu Anton juga menuding kalau Gunadi selama ini dilindungi petinggi DPP Partai Gerindra. "D...
Sengketa Pilkada Taput, Video Oknum yang Mengaku Anggota Lemhanas Jadi Viral

Sengketa Pilkada Taput, Video Oknum yang Mengaku Anggota Lemhanas Jadi Viral

SPO Daerah
SUMATRAPOS - Terpilihnya kembali Bupati Petahana Nikson Nababan sebagai kepala daerah Tapanuli Utara kini jadi polemik karena ia diduga melakukan pelanggaran kampanye. Setelah dilaporkan oleh Paslon nomor 2 JTP-Frend ke Sentra Gakkumdu Provinsi, Nikson kembali diserang di media sosial oleh akun Facebook Tim Simanjuntak yang membagikan video pelanggarannya semasa menjabat Bupati dan pelanggaran semasa kampanye ke group Menuju Tapanuli Utara 1. Video berdurasi 04:52 kemudian menjadi viral dan mengundang banyak komentar para netizen. https://m.facebook.com/groups/159111867507421?view=permalink&id=1779575988794326 Dalam video yang berlatar spanduk Paslon nomor 3 itu, ada seorang yang mengaku sebagai mantan Kepala Pusat Strategis TNI bernama, Junias Marvel Maramis Lumbantobing yang men...
Pilkada Watch: Pemberian Beasiswa Oleh Bupati Taput Tidak Melanggar UU Pilkada

Pilkada Watch: Pemberian Beasiswa Oleh Bupati Taput Tidak Melanggar UU Pilkada

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pilkada Watch Jackson Tambun SH menilai tidak ada pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bupati Petahana kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan, saat memberikan beasiswa pada minggu tenang tanggal 26 Juni 2018 lalu. Jakson mengatakan, pemberian beasiswa itu sudah tepat serta sesuai aturan, dan tidak melanggar UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. "Pembagian beasiswa oleh Bupati pada tanggal 26 Juni 2018 itu sudah tepat, karena setelah tanggal 23 Juni masa cuti berakhir dan petahana kembali menjabat sebagai Bupati. Sewaktu pembagiaan beasiswa Bupati juga tidak menunjukan gestur sedang melakukan kampanye, atau mengajak masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1," kata Jackson. Jackson menjelaskan berdasarkan ketentuan cuti itu diatur Pa...
Sengketa Pilkada Taput, Waketum Gerindra Minta Kadernya Tempuh Jalur Hukum

Sengketa Pilkada Taput, Waketum Gerindra Minta Kadernya Tempuh Jalur Hukum

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM - Hasil pemilihan calon bupati kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang memenangkan pasangan Nikson Nababan - Sarlandy Hutabarat kini menjadi sengketa pilkada. Pasalnya pasangan nomor urut 2 Jonius Taripar Hutabarat - Frengky Simanjuntak tidak terima hasil kemenangan itu, dan melaporkan pasangan nomor 1 ke Panwas Taput karena diduga menggunakan politik uang. Aksi unjuk rasa menolak hasil pilkada itu pun sempat terjadi pada Jumat (29/6) lalu. Ratusan simpatisan JTP - Franky meminta paslon nomor urut 1 Nikson-Sarlandi didiskualifikasi karena diduga melakukan kecurangan dalam Pilkada Taput 2018. "Saya meminta kepada JTP untuk mengedepankan demokrasi yang santun dan tidak perlu menggunakan massa. Yang harus dilakukan yaitu menempuh jalur hukum melalui MK," kata Wakil Ketua Umum...
Pergantian Pejabat SKPD Era Anies-Sandi Mirip Orde Baru

Pergantian Pejabat SKPD Era Anies-Sandi Mirip Orde Baru

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengkritisi penunjukan lima walikota dan satu bupati administratif di DKI Jakarta Dia menilai, hal tersebut mirip tata kelola pemerintahan orde baru yang kurang transparan. "Harusnya terbuka. Supaya publik tahu, kalau penunjukan seperti ini kan seperti orde baru," kata Trubus, Jumat (6/7). Trubus memahami, pergantian merupakan kewenangan gubernur. Namun menurutnya perlu alasan yang kuat. Pergantian tak bisa didasarkan suka tidak suka. Sehingga, kapabilitas kandidat, menjadi faktor penting. Trubus menduga pengangkatan lima walikota dan satu bupati itu tanpa melihat kapabilitas. Apalagi, tak ada kontribusi dari DPRD DKI. "Memang itu kewenangan gubernur, tapi kan melalui proses, ada mekanisme dan pose
Presiden Berharap Pertumbuhan Ekonomi Dapat Berkualitas

Presiden Berharap Pertumbuhan Ekonomi Dapat Berkualitas

SPO Ekonomi
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Presiden menuturkan bahwa situasi ekonomi dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian dan sulit dikalkulasi. "Saya kira Bapak Ibu Bupati juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia itu betul-betul sulit dikalkulasi dan sulit dihitung," katanya. Walaupun demikian, Presiden mengatakan, Indonesia harus tetap bersyukur karena pertumbuhan ekonominya masih tumbuh 5 persen lebih. Presiden mencontohkan negara-negara lain juga mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonominya. "Misal kayak China, Tiongkok, itu turun dari 11 persen, dari 10 persen, langsung anjlok posisi 6,5 persen. Ini betul-betul sebuah pukulan yang sangat berat bagi negara itu," ujarnya. Presiden pun berharap pertumbuha...
Presiden Ingin Pemerintah Pusat Dan Daerah Bersinergi

Presiden Ingin Pemerintah Pusat Dan Daerah Bersinergi

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 5 Juli 2018. Para bupati dari berbagai daerah ini diterima oleh Presiden dalam dua sesi, pagi dan sore. Sebanyak 23 bupati diterima Presiden pukul 10.00 WIB. Sementara pertemuan sore hari dimulai pukul 16.00 WIB dan diikuti 18 bupati. Setelah bersalaman dan berfoto bersama di teras Istana, Presiden kemudian mengajak para kepala daerah ini masuk ke Ruang Garuda untuk berbincang-bincang. "Ini undangan khusus kepada Bapak Ibu Bupati, saya memang ingin mengundang dalam forum-forum yang lebih kecil seperti ini, sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah," kata Presiden membuka pertemuan. Dalam arahannya Presiden yang didampingi Menteri Sekret...
Bupati Taput: Yang Protes UU Pilkada Silakan Gugat ke MK

Bupati Taput: Yang Protes UU Pilkada Silakan Gugat ke MK

SPO Daerah
SUMATRAPOS - Bupati Petahana Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan membantah dugaan menggunakan politik uang (money politic) di perhelatan pemilihan calon bupati yang baru saja digelar. Nikson mengatakan dugaan politik uang yang dituduhkan pada dirinya itu keliru dan salah persepsi. "Itu bukan money politic tapi pemberian beasiswa, setiap tahun memang ada anggaran beasiswa dalam APBD. Saya sebagai Bupati hanya memberikan beasiswa itu sebagai simbolik, semuanya sudah sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.," kata Nikson saat dihubungi sumatrapos.com, Kamis (5/7). Nikson menjelaskan berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, izin cuti kampanye hanya berlaku sampai masa kampanye selesai. Setelah itu kepala daerah menjabat kembali. ...
Seleksi 35 Jabatan Lowong, Pansel Dituntut Jujur

Seleksi 35 Jabatan Lowong, Pansel Dituntut Jujur

SPO Jakarta
SUMATRAPOS--Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II. Seleksi terbuka digelar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain dengan golongan IVa. Tercatat ada 35 lowongan jabatan yang dibuka secara resmi oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sejak Selasa (3/7) kemarin. Puluhan jabatan yang diperebutkan antara lain posisi lima walikota, bupati, Asisten Perekonomian dan Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Koperasi, Usa...