Minggu, Juni 16

Tag: DPR

JK Anggap Berlebihan Jika Gedung DPR Dilapis Kaca Anti-Peluru

JK Anggap Berlebihan Jika Gedung DPR Dilapis Kaca Anti-Peluru

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo soal pemasangan antipeluru di sejumlah ruangan di gedung DPR berlebihan. Usulan itu muncul pasca insiden dugaan peluru nyasar di ruang kerja anggota Komisi III DPR di lantai 13 dan 16 Gedung Nusantara DPR, kemarin, Senin (15/10). "Wah itu berlebihan, berlebihan, karena mahal," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (16/10). JK membandingkan dengan pemasangan kaca antipeluru yang digunakan di rumah dinasnya. Pemasangan kaca antipeluru itu hanya digunakan di kamar tidurnya. Sebab, jika dipasang di seluruh ruangan biayanya akan sangat mahal. "Apalagi kalau semua dipasang itu (di gedung DPR), masyaallah," tuturnya. Alih-alih memasang kaca antipeluru, menurut JK, untuk mencegah berulangn
Insiden Peluru Nyasar, Lapangan Tembak Senayan Setop Kegiatan

Insiden Peluru Nyasar, Lapangan Tembak Senayan Setop Kegiatan

SPO Nasional
SUMATRARPOS.COM -- Polisi menghentikan sementara aktivitas di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pascainsiden peluru nyasar ke ruangan anggota DPR RI. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan penghentian sementara aktivitas di Lapangan Tembak Senayan dilakukan untuk membenahi standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan pengamanan di sekitar lokasi. "Sementara lapangan tembak kami hentikan dulu kegiatan. Saya sudah koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk dihentikan sementara, sambil nanti kami benahi SOP dan kami tingkatkan pengamanan," kata Setyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (16/10). Ia pun menegaskan, polisi tidak menemukan unsur kesengajaan dalam insiden ini. Menurut dia, penembakan dari arah Lapang
Waketum Gerindra Menduga Sofyan Basir Terlibat Suap Proyek PLTU Riau 1

Waketum Gerindra Menduga Sofyan Basir Terlibat Suap Proyek PLTU Riau 1

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM — Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Sofyan Basyir sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Sebelumnya KPK telah melakukan OTT yang melibatkan Eni Saragih politisi Golkar dan Pengusaha Johannes Kotjo dalam dugaan suap proyek tersebut, kasus ini masih didalami oleh penyidik KPK. Arief mengatakan sesuai alur proyek PLTU Riau yang di danai oleh APBN untuk PLN anggaran ditetapkan di DPR, dan pengaturan siapa yang akan jadi proyek pemenang PLTU Riau 1 biasanya sudah ditentukan oleh PLN sebagai pengguna anggaran. “Untuk proyek PLTU Riau 1ada kongkalikong antara Eni Saragih yang anggota DPR dengan perusahaan pemenang proyek tender PLTU RIAU -1 dalam Hal ini perusahaan Johannes Ko
DPR Sahkan Undang-Undang Antiterorisme

DPR Sahkan Undang-Undang Antiterorisme

SPO Nasional
  SUMATRAPOS.COM - Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafii melaporkan hasil pembahasan RUU. Laporan itu disampaikan di rapat paripurna DPR pagi ini sebelum RUU itu disahkan jadi UU. Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Syafii mengawali laporan dengan merinci apa saja yang telah dilakukan Pansus. Syafii mengatakan mereka telah mengadakan rapat dengan sejumlah pihak terkait. Dari pemerintah hingga ormas dan LSM, disebut Syafii, dimintai pendapat. "Kapolri, Komnas HAM, Kemenag, Setara Institute, ICJR," ujar Syafii. Syafii lalu menjelaskan hal-hal baru yang dimuat dalam RUU Antiterorisme. "Mengatur kriminalisasi baru yang sebelumnya bukan tindak pidana terorisme," sebut Syafii. Kriminalisasi baru yang dimaksud Syafii ialah mengatur jenis bahan ...
KPU Tetap Akan Larang Koruptor Nyaleg, Meski Ditolak DPR

KPU Tetap Akan Larang Koruptor Nyaleg, Meski Ditolak DPR

SPO Nasional
  SUMATRAPOS.COM - Komisi II DPR menolak usul koruptor dilarang menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Meski begitu, KPU tetap akan memuat aturan itu dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilu 2019. "KPU kan memiliki keyakinan dengan berbagai macam argumentasinya, dengan berbagai macam dasar hukum yang dipahaminya, bahwa ini bisa diatur dalam Peraturan KPU," ucap Ketua KPU Arief Budiman usai pelantikan KPU provinsi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (24/5). Arief mengatakan DPR sebetulnya punya semangat yang sama agar mantan narapidana korupsi dilarang menjadi caleg di Pemilu Legislatif, namun tidak ada cantolan hukumnya di Undang-undang tentang Pemilu. "Semangat mereka itu sama, hanya mereka khawatir karena ketentuan itu tidak diatur dalam UU. Nah, KPU...