Minggu, Juni 16

Tag: KAKI

LSM Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat

LSM Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM -- Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meminta Kejaksaan Agung memeriksa Walikota Jambi SY Fass dan Bupati Tanjung Jabung Barat H Syafrial karena diduga terlibat korupsi proyek pipanisasi pembangunan air bersih senilai Rp 150 milliar tahun 2008. Dalam proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini Kejaksaan tinggi telah menetapkan mantan Kadis PU Hendri Sastra sebagai terdakwa dalam persidangan tipikor di PN Jambi. Dalam jalannya persidangan terdakwa Hendri Sastra muncul fakta persidangan bahwa ada markup harga hingga 50 persen dalam Pengadaan pipa dengan merk stell frame yang pengadaannya oleh perusahaan yang dimiliki oleh Aswin tanpa Ada tender terbuka. Saat proyek ini berlangsung SY Fasa yang saat itu masih menjadi pengusaha Kontraktor yang menge
Lelang Ulang Pembangunan Rumah Teleskop LAPAN Diduga Ada Permainan

Lelang Ulang Pembangunan Rumah Teleskop LAPAN Diduga Ada Permainan

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM -- Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) kembali menyoroti lelang ulang Pembangunan Rumah Teleskop Optik Utama beserta kelengkapannya, senilai Rp 31, 9 milliar tahun anggaran 2018 dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). KAKI menduga lelang ulang ini ada permainan antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pokja yang meloloskan PT Sastra Mas Estetika dalam peringkat teknis. Padahal perusahaan tersebut tidak lolos kualifikasi pada lelang awal karena tidak dapat menghadirkan salah satu tenaga ahli. "Dari awal memang kita pantau bahwa pihak Pokja dan PPK telah menjagokan salah satu perusahaan. Kita minta Kepala Lapan turun tangan menyelesaikan persoalan ini," kata Achmad Abdullah Ketua Bidang Konstruksi KAKI, Kamis (1/11). Menurut Ach...
KAKI Menduga Ada Unsur Korupsi di Lelang Pelaksanaan Jalan Nasional III Kalimantan Barat 

KAKI Menduga Ada Unsur Korupsi di Lelang Pelaksanaan Jalan Nasional III Kalimantan Barat 

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menduga adanya kebocoran anggaran hingga ratusan triliun akibat sistem pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara obyektif, transparan dan profesional. Salah contoh pada pelaksanaan jalan nasional wilayah III Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp 39 milliar yang dimenangkan PT Alam Kapuas Persada (AKP). KAKI menduga PT AKP telah merekayasa surat pengalaman pekerjaan demi memenangkan proyek tersebut yang diperoleh dari Pemda Kapuas Ulu melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumberdaya dalam hal ini surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dengan nomor:630/27/SPPBJ/DPUSD/BM-A/2017. “PT AKP telah merekayasa surat pengalaman pekerjaan demi memenangan lelang tersebut,” kata Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyo, Sabtu (1
Lelang Pembangunan Rumah Teleskop Optik di LAPAN Diduga Melanggar Perpres

Lelang Pembangunan Rumah Teleskop Optik di LAPAN Diduga Melanggar Perpres

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM--Lelang pembangunan rumah teleskop optik senilai Rp 32 milliar di lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diduga ada permainan dan diatur pemenangnya oleh panitia lelang, karena adanya peraturan yang melanggar Perpres16 tahun 2018. Yang janggal adalah lelang sistem pasca kualifikasi tapi dinilai secara 2 sampul kemudian panitia pengadaan membuat peraturan yang aneh , dengan menerapkan annwijing lapangan. "Annwijing lapangan dengan nilai 30 adalah akal akalan panitia pengadaan barang dan jasa ,untuk mengarahkan calon penyedia barang dan jasa yang telah diarahkan oleh panitia pengadaan sebagai pemenang tender," kata Koordinator Bidang Konstruksi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Achamad Abdullah dalam pesan elektroniknya, Kamis (27/9). Menurut Achamd...
Pembangunan Gedung Training Center UNJ Diduga Bermasalah

Pembangunan Gedung Training Center UNJ Diduga Bermasalah

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM—Koordinator Bidang Konstruksi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Acmad Abdullah,  mengungkapkan ada masalah di pembangunan gedung training center Universitas Negeri Jakarta (UNJ) anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi senilai Rp 68 milliar tahun 2017. Achmad mengatakan proyek tersebut seharusnya selesai sesuai kontrak pada akhir Desember 2017 dan dapat diperpanjang selama 50 hari atau bulan Febuari 2018.  Namun hingga  bulan Febuari 2018 proyek tersebut belum juga selesai. Kemudian muncul acuan berdasarkan Permen PU yang menyatakan proyek tersebut dapat dilanjutkan hingga 90 hari atau berakhir pada bulan Maret 2018, namun lagi-lagi pelaksana proyek PT Karya Bisa yang ditunjuk belum juga mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Menurut Achmad se
PPK Dinas Citata DKI Diduga Langgar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

PPK Dinas Citata DKI Diduga Langgar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

SPO Daerah
  SUMATRAPOS.COM -- Lelang pelaksanan konstruksi pembangunan lanjutan gedung Sudin Tenaga Kerja dan Transmigras Jakarta utara  senilai Rp 19 miliar anggaran tahun 2018, diduga melanggar Perpres nomor 16 tahun 2016 tentang pengadaan barang dan jasa. Pasalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI sebagai pengguna anggaran,  dinilai dengan sengaja mempersulit persyaratan admistrasi  peserta lelang. Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Toni Tambun mengatakan, lelang pembangunan lanjutan kantor Sudin Naker ini sebelumnya sudah dilelang  bulan Juni 2018, namun tidak ada perusahaan yang dapat memenuhi persyaratan lelang  sehingga lelang dibatalkan awal Juli. Kemudian pada bulan Agustus PPK Dinas Citata membuka kembali prose
LSM Anti Korupsi Minta Anies Segera Ganti Plt Kepala BPPBJ DKI Jakarta

LSM Anti Korupsi Minta Anies Segera Ganti Plt Kepala BPPBJ DKI Jakarta

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, segera mengganti pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemda DKI Jakarta, Blessmiyanda. Pasalnya, Bless dinilai lambat melaksanakan proses lelang sehingga merugikan Pemda DKI dalam penyerapan anggaran. Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyo mengatakan, misalnya dalam proses lelang GOR Pademangan yang terjadi 3 kali lelang. Seharusnya proyek tersebut bisa dikerjakan awal Juni tapi karena terjadi 3 lelang maka proyek tersebut baru dapat dikerjakan bulan Agustus. "Bless gagal dan lalai sebagai Plt Kepala BPPBJ karena proses lelang di DKI Jakarta lambat," kata Arifin melalui pesan elektroniknya, Sabtu (28/7). Selain GOR Pademangan, kata Arifin, lelang pembangu...
Berantas Mafia Proyek di Pemprov DKI!

Berantas Mafia Proyek di Pemprov DKI!

SPO Jakarta
SUMATRAPOS--Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Gubernur DKI Jakartak, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno memberantas mafia proyek di lingkungan Pemprov DKI yang telah merugikan warga ibukota. "Mafia proyek merupakan salah satu masalah yang telah menyedot anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Namun sayangnya hingga kini tak jelas konsep pemberantasan mafia proyek  yang diusung Anies dan Sandi," kata Koordinator KAKI, Ahmad Fikri saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota, Rabu (6/6). Fikri juga mempertanyakan minimnya penyerapan APBD 2018 pada triwulan pertama. "Rendahnya serapan anggaran ini akibat sistem yang buruk atau oknum mafia proyek yang bermain," ujar Fikri. Fikri mensinyalir pembentukan Pokja Tertentu dalam Badan Pelayanan P
LSM Anti Korupsi Minta Anies Berantas Mafia Proyek

LSM Anti Korupsi Minta Anies Berantas Mafia Proyek

SPO Jakarta
  SUMATRAPOS-- Sekolompok orang menamakan dirinya sebagai Komite Anti Korupsi Indonesia  (KAKI) mengelar demonstrasi di depan Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/6). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan,  memberantas mafia projek yang ada di Pokja Tertentu di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta. Koordinator KAKI Ahmad Fikri mempertanyakan, serapan anggaran DKI Jakarta triwulan pertama rendah, apakah ini sistem yang buruk atau oknum mafia proyek yang bermain. Sebagaimana telah menjadi perhatian publik, mafia proyek di DKI adalah salah satu masalah yang telah menyedot anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. “ Hingga kini tak jelas konsep pemberantasan mafia proyek di DKI yang diusung oleh Anies dan Sandi.  Sebagai contohny