Minggu, Juni 16

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasca OTT KPK, Menteri PUPR Diminta Evaluasi Anak Buahnya

Pasca OTT KPK, Menteri PUPR Diminta Evaluasi Anak Buahnya

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM-- Ketua Umum Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, menanggapi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 20 pejabat Kementerian PUPR dalam OTT tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jumat, (28/12) lalu. Ia mengatakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat, PPK dan swasta ini karena dua hal yaitu persoalan pelayanan dan gaya hidup hedonis pejabat. Menurut Tigor masalah pelayanan terkait oknum PPK yang menyelenggarakan lelang dengan memanipulasi persyaratan lelang untuk memenangkan perusahaan tertentu yang jadi binaan pejabat PPK. Biasanya dalam proses lelang ini PPK sudah membocorkan informasi kepada perusahaan binaan tentang persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi supaya menang lelang. "Saya yakin lelang ini ber...
Kasus Suap Meikarta dan Dilema Perizinan di Indonesia

Kasus Suap Meikarta dan Dilema Perizinan di Indonesia

SPO Ekonomi
SUMATRAPOS.COM -- Kasus suap yang dilakukan pengusaha untuk memperlancar urusan bisnis dan proyeknya kembali terjadi. Kali ini dugaan suap terjadi pada proyek hunian bernilai investasi Rp278 triliun yang sedang dikembangkan oleh Lippo Group, Meikarta. Minggu (14/10) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Grup Lippo, konsultan Grup Lippo Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai kelompok perusahaan tersebut Henry Jasmen. Selain mereka, KPK juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Trisnawati dam Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Neneng di Pecat Tim Kampanye Nasional, Pak Tejo: Ngak Ngaruh Tuh

Neneng di Pecat Tim Kampanye Nasional, Pak Tejo: Ngak Ngaruh Tuh

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  telah menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah  sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta. Neneng diduga menerima commitment fee Rp 13 milliar dari pengusaha Lippo Group. KPK menyatakan total pemberian suap yang sudah terealisasi Rp 7 milliar melalui sejumlah kepala dinas. Akibat penetapan tersangka  ini Neneng di pecat sebagai Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf  wilayah Jawa Barat,  dimana ia duduk sebagai pengarah teritorial bersama wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Terkait hal ini Ketua Umum Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo) Tigor Doris Sitorus mengatakan, pemecatan Neneng sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf tidak berpengaruh terhadap elektabilitas dan popularitas Jokowi di Jawa Barat atau Kabupaten Bekasi. “Suara Jok
KPK Siap Periksa Lippo Group Terkait Suap Meikarta

KPK Siap Periksa Lippo Group Terkait Suap Meikarta

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera memanggil sejumlah pihak dari Lippo Group, buat diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. "Pihak swasta baik itu dari Lippo Group atau yang lain jika dibutuhkan dalam penyidikan akan kami panggil dan akan dilakukan pemerikasaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/10). Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK menetapkan sembilan tersangka. Dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Febri melanjutkan selain pihak Lippo Group, pihaknya juga akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap p
Usai Idrus Marham, KPK Bidik Dirut PLN Sofyan Basir

Usai Idrus Marham, KPK Bidik Dirut PLN Sofyan Basir

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan bakal menjerat tersangka lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Salah satu pihak yang dibidik lembaga antirasuah adalah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. "Kemudian apakah keturut sertaan orang-orang lain di pihak PLN termasuk dirutnya (Sofyan Basir) untuk hal ini belum menemukan dua alat bukti, masih terus dikembangkan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/8). Basaria mengatakan dalam menangani kasus, pihaknya selalu melakukan pengembangan untuk menjerat pihak lain yang bertanggung jawab secara pidana. Penetapan tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham, kata Basaria, merupakan pengembangan kasus dugaan suap proyek PLT...
Jadi tersangka kasus korupsi, Idrus Marham mundur dari kabinet Jokowi

Jadi tersangka kasus korupsi, Idrus Marham mundur dari kabinet Jokowi

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM -- Menteri Sosial Idrus Marham mundur dari jabatannya, hari Jumat (24/08), setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Golkar ini menjadi menteri pertama kabinet Presiden Joko Widodo yang tersandung korupsi. Dalam keterangan di situs Kompas.com, Idrus mengatakan pengunduran dirinya adalah 'bagian dari tanggung jawab moral'. "Pada hari ini, tadi saya menghadap Bapak Presiden pukul 10.30 WIB. Saya lakukan ini setelah kemarin saya mendapatkan surat pemberitahuan tentang penyidikan saya terkait kasus yang dilakukan oleh Eni dan Kotjo. "Berdasarkan surat itu, saya mengambil langkah, maka itu saya menghadap Presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," demikian pernyataan Idr...
KPK: Idrus Marham Dijanjikan US$1,5 Juta oleh Bos Blackgold

KPK: Idrus Marham Dijanjikan US$1,5 Juta oleh Bos Blackgold

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Idrus diduga berperan dalam penerimaan uang oleh mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Eni Saragih diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar secara bertahap dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B Kotjo. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut Idrus pun diduga menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama seperti jatah Eni Saragih sebesar US$1,5 juta dari Kotjo. Uang itu akan diberikan bila Idrus berhasil membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1. "Selain itu, IM (Idrus Marham) diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari
Waketum Gerindra Menduga Sofyan Basir Terlibat Suap Proyek PLTU Riau 1

Waketum Gerindra Menduga Sofyan Basir Terlibat Suap Proyek PLTU Riau 1

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM — Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Sofyan Basyir sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Sebelumnya KPK telah melakukan OTT yang melibatkan Eni Saragih politisi Golkar dan Pengusaha Johannes Kotjo dalam dugaan suap proyek tersebut, kasus ini masih didalami oleh penyidik KPK. Arief mengatakan sesuai alur proyek PLTU Riau yang di danai oleh APBN untuk PLN anggaran ditetapkan di DPR, dan pengaturan siapa yang akan jadi proyek pemenang PLTU Riau 1 biasanya sudah ditentukan oleh PLN sebagai pengguna anggaran. “Untuk proyek PLTU Riau 1ada kongkalikong antara Eni Saragih yang anggota DPR dengan perusahaan pemenang proyek tender PLTU RIAU -1 dalam Hal ini perusahaan Johannes Ko
Presiden Ingatkan Aparatur Negara Jaga Integritas

Presiden Ingatkan Aparatur Negara Jaga Integritas

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada ribuan pamong praja muda IPDN yang hari ini dilantik olehnya untuk menjaga integritas. Terlebih lagi para pamong praja muda itu nantinya akan mengabdikan diri di tempat-tempat yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. "Yang namanya integritas itu nomor satu dan itu harus terus diingatkan. Saya selalu mengingatkan masalah itu," ujarnya di Graha Wiyata Praja, Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Jumat pagi, 27 Juli 2018. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara sempat dimintai tanggapannya soal Bupati Lampung Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sekaligus mengingatkan kepada para aparatur negara agar tidak bermain-main dengan anggaran. "Saya titip kepada seluruh bup...