Tag: Korupsi

Proyek Pipanisasi Air Bersih, Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat Dilaporkan ke KPK.

Proyek Pipanisasi Air Bersih, Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat Dilaporkan ke KPK.

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM--Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPMI) mengungkapkan telah terjadi korupsi dalam proyek pipanisasi air bersih sepanjang 70 km senilai Rp 500 milliar mulai tahun anggaran 2007 hingga 2018 di kabupaten Tanjung Jabung Barat,Jambi. LPMI menduga pelaksanaan kegiatan proyek pipanisasi tersebut telah menimbulkan kerugian negara karena alokasi anggaran hingga lebih dari Rp.500 milyar dan juga hasil temuan audit BPK yang menyatakan ada unsur kerugian negara. Kasus ini telah diproses Kejaksaan dan telah ditetapkan beberapa orang tersangka, namun aktor intelektual yang bertanggung jawab belum tersentuh hukum. "Kami minta KPK segera menangkap aktor intelektual dalam kasus korupsi  ini," kata Ketua LPMI Henri DS, Jumat (28/12). Hendri mengatakan telah men
LSM Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat

LSM Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM -- Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meminta Kejaksaan Agung memeriksa Walikota Jambi SY Fass dan Bupati Tanjung Jabung Barat H Syafrial karena diduga terlibat korupsi proyek pipanisasi pembangunan air bersih senilai Rp 150 milliar tahun 2008. Dalam proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini Kejaksaan tinggi telah menetapkan mantan Kadis PU Hendri Sastra sebagai terdakwa dalam persidangan tipikor di PN Jambi. Dalam jalannya persidangan terdakwa Hendri Sastra muncul fakta persidangan bahwa ada markup harga hingga 50 persen dalam Pengadaan pipa dengan merk stell frame yang pengadaannya oleh perusahaan yang dimiliki oleh Aswin tanpa Ada tender terbuka. Saat proyek ini berlangsung SY Fasa yang saat itu masih menjadi pengusaha Kontraktor yang menge
Inneke Koesherawati Ikut Diamankan KPK

Inneke Koesherawati Ikut Diamankan KPK

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM - Total 6 orang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. KPK mengamankan napi korupsi kasus satelit monitoring Bakamla, Fahmi Darmawansyah dan istrinya Inneke Koesherawati. "Ada narapidana korupsi dan istri yang diamankan tim," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Sabtu (21/7/2018). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyebut selain Kalapas ikut dibawa napi korupsi dan salah satu anggota keluarga. Napi korupsi diduga memberikan suap terkait fasilitas dan izin keluar lapas. "Ada keluarga dari narapidana korupsi di Sukamiskin yang diamankan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Enam orang yang diamankan KPK sudah berada di gedung KPK guna menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. Setelah O...
Awas Pengusutan Korupsi Rehab Sekolah “Masuk Angin”

Awas Pengusutan Korupsi Rehab Sekolah “Masuk Angin”

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mendorong penyidik Polda Metro Jaya serius mengusut kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi berat 119 unit sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA di Jakarta yang menggunakan APBD 2017. Proyek rehabilitasi bangunan sekolah itu meliputi pagar, plafon, kusen, dan lain-lain, dengan total anggaran mencapai Rp191 miliar. Sejauh ini penyidik sudah memintai keterangan sejumlah saksi, diantaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto dan para kepala Suku Dinas Pendidikan dari lima wilayah kota. Meski demikian,  hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangkanya. "Awas jangan sampai kasus korupsi rehab sekolah ini masuk angin. Usut semua yang terlibat," kata Inggard di Gedung DPRD DK
Usung Slogan Golkar Bersih, Beringin Ibukota Optimis Raih 22 Kursi

Usung Slogan Golkar Bersih, Beringin Ibukota Optimis Raih 22 Kursi

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - DPD I Partai Golkar DKI Jakarta optimistis beringin ibukota mampu merebut 22 kursi DPRD pada pada Pemilu Legislatif 2019. Hari ini Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan dan sejumlah pengurus mendaftarkan 106 bakal caleg Partai Golkar ke KPU DKI Jakarta. "Infrastruktur kami kuat, jadi kami tetap menyakini target 22 kursi pasti akan tercapai," kata Judistira, Selasa (17/7). Untuk merealisasikan target tersebut, menurut Judistira, Golkar DKI sudah menggerakkan fungsionaris dari tingkat atas sampai bawah. "Di kepengurusan kita banyak berbenah salah satunya konsolidasi yang kita rapikan mulai tingkat RT, RW, lurah, kecamatan semua fungsionaris bekerja," ujar Judistira. Ia menambahk
Dugaan Korupsi Rehab Sekolah, Mantan Kadisdik DKI Diperiksa Polisi

Dugaan Korupsi Rehab Sekolah, Mantan Kadisdik DKI Diperiksa Polisi

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kamis (12/6). Pemanggilan Sopan diduga terkait indikasi mark up proyek rehabilitasi sejumlah sekolah di ibukota. Diketahui proyek rehabilitasi tersebut dianggarkan Dinas Pendidikan pada APBD DKI 2017 yang saat itu masih dipimpin Sopan. Dari daftar hadir tamu di gedung Ditres Krimsus Polda Metro Jaya, Sopan diketahui hadir sekitar pukul 09:51. Dalam keterangan, Sopan yang saat ini bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu menuliskan keperluan hadir untuk memenuhi panggilan. Hingga pukul 11:24, Sopan masih di dalam gedung Ditres Krimsus Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi terhadap proyek re...
Korupsi Sumber Daya Alam di Tahun Politik

Korupsi Sumber Daya Alam di Tahun Politik

SPO Nasional
  SUMATRAPOS--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, mengatakan industri pertambangan masuk proyek yang tertutup. Tidak heran kalau korupsi sumber daya alam SDA terbilang sulit menelusuri bukti-bukti kerugian negara. Pernyatan itu disampaikan Laode pada saat diskusi publik bertema 'Korupsi Sumber Daya Alam di Tahun Politik, Kamis (31/5) beberapa hari yang lalu di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan. "Membuktikan kerusakan lingkungan lebih mudah daripada membuktikan tindak pidana korupsi, apalagi kalau transaksinya di luar negeri,"tegasnya. Sementara itu, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdi Akbar mengungkapkan soal isu sara yang saat ini beredar itu sangat kecil itu ha
Aliansi Pemuda Anti Korupsi Desak KPK  Tangkap TGB

Aliansi Pemuda Anti Korupsi Desak KPK  Tangkap TGB

SPO Nasional
  SUMATRAPOS--Poros Pemuda Anti Korupsi ( PPAKI ) menggelar aksi demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demo itu dilakukan guna meminta KPK segera menangkap Gubernur NTB KH TGB M Jainul Majdi. Aliansi Poros Pemuda Anti Korupsi ( PPAKI ) ini mendesak KPK agar secepatnya mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur NTB,  KH TGB M Jainul Majdi. Ketua Umum Poros Pemuda Anti Korupsi ( PPAKI ),  Gerakan Anti Korupsi, Mukmin Ilyas kepada wartawan mengatakan, aksi tersebut untuk meminta KPK Segera Menangkap Gubernur NTB KH TGB M Jainul Majdi agar mempermudah proses Pemeriksaannya. "Kami mendesak KPK,  Agar segera Menangkap Gubernur NTB,  TGB agar mempermudah proses pemeriksaannya," ujarnya. Lanjut Mukmin, kasus penjualnya saham milik Daerah NTB y
LSM Anti Korupsi Minta Anies Berantas Mafia Proyek

LSM Anti Korupsi Minta Anies Berantas Mafia Proyek

SPO Jakarta
  SUMATRAPOS-- Sekolompok orang menamakan dirinya sebagai Komite Anti Korupsi Indonesia  (KAKI) mengelar demonstrasi di depan Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/6). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan,  memberantas mafia projek yang ada di Pokja Tertentu di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta. Koordinator KAKI Ahmad Fikri mempertanyakan, serapan anggaran DKI Jakarta triwulan pertama rendah, apakah ini sistem yang buruk atau oknum mafia proyek yang bermain. Sebagaimana telah menjadi perhatian publik, mafia proyek di DKI adalah salah satu masalah yang telah menyedot anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. “ Hingga kini tak jelas konsep pemberantasan mafia proyek di DKI yang diusung oleh Anies dan Sandi.  Sebagai contohny