KPK Archives - Sumatra Pos

Jul12019 by Hendi KusumaNo Comments

Jokowi Watch Sindir Politisi Nasdem Soal KPK Harus Koordinasi Sebelum OTT

Sumatrapos.com, Jakarta - Pernyataan anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi terkait OTT KPK terhadap dua jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengatakan, bahwa KPK telah mempermalukan Kejaksaan sebagai sesama lembaga penegak hukum dan tidak ada koordinasi dinilai berbahaya oleh Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus. Menurut Tigor tindakan OTT yang dilakukan KPK tidak dapat diintervensi oleh siapapun karena itu perintah undang-undang, OTT telah sesuai karena pasti ada indikasi tindakan korupsi melalui penyadapan. "Pernyataan koordinasi sebelum melakukan OTT itu sangat berbahaya, bisa saja nanti lembaga lain seperti DPR, Kehakiman dan Polri meminta hal yang sama. Jika begitu KPK akan berubah jadi lembaga koordinasi tanpa ada tindakan pencegahan korupsi." kata Tig...

Jun132019 by Hendi KusumaNo Comments

Calon Pimpinan KPK Diharapkan Ungkap Kasus Besar

SPO Nasional

Sumatrapos.com, Jakarta - Langkah Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinanan KPK bertemu pimpinan lembaga negara, organisasi keagamaan, LSM dan tokoh Masyarakat disambut baik Wadah Pegawai (WP) KPK. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan sudah mendengar bahwa Pansel Pimpinan KPK kemarin melakukan konferensi pers mengenai langkah yang akan diambil oleh Pansel untuk memilih capim KPK yang berkualitas. "Tentu kami menyambut positif langkah dan ajakan pansel tersebut. Bahwa hal ini sejalan dengan harapan kami agar pansel berjalan dengan transparan dan terbuka dalam memilih calon pimpinan yang akan dipilih 5 pimpinan definitif oleh DPR, ditengah kritisasi oleh publik terhadap komposisi anggota pansel," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/6). Yudi mengatakan WP KPK akan

Jan82019 by Hendi KusumaNo Comments

Pasca OTT KPK, Menteri PUPR Diminta Evaluasi Anak Buahnya

SPO Nasional

SUMATRAPOS.COM-- Ketua Umum Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, menanggapi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 20 pejabat Kementerian PUPR dalam OTT tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jumat, (28/12) lalu. Ia mengatakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat, PPK dan swasta ini karena dua hal yaitu persoalan pelayanan dan gaya hidup hedonis pejabat. Menurut Tigor masalah pelayanan terkait oknum PPK yang menyelenggarakan lelang dengan memanipulasi persyaratan lelang untuk memenangkan perusahaan tertentu yang jadi binaan pejabat PPK. Biasanya dalam proses lelang ini PPK sudah membocorkan informasi kepada perusahaan binaan tentang persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi supaya menang lelang. "Saya yakin lelang ini ber...

Nov22018 by Hendi KusumaNo Comments

Lelang Ulang Pembangunan Rumah Teleskop LAPAN Diduga Ada Permainan

SPO Daerah

SUMATRAPOS.COM -- Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) kembali menyoroti lelang ulang Pembangunan Rumah Teleskop Optik Utama beserta kelengkapannya, senilai Rp 31, 9 milliar tahun anggaran 2018 dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). KAKI menduga lelang ulang ini ada permainan antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pokja yang meloloskan PT Sastra Mas Estetika dalam peringkat teknis. Padahal perusahaan tersebut tidak lolos kualifikasi pada lelang awal karena tidak dapat menghadirkan salah satu tenaga ahli. "Dari awal memang kita pantau bahwa pihak Pokja dan PPK telah menjagokan salah satu perusahaan. Kita minta Kepala Lapan turun tangan menyelesaikan persoalan ini," kata Achmad Abdullah Ketua Bidang Konstruksi KAKI, Kamis (1/11). Menurut Ach...

Okt182018 by Hendi KusumaNo Comments

Kasus Suap Meikarta dan Dilema Perizinan di Indonesia

SPO Ekonomi

SUMATRAPOS.COM -- Kasus suap yang dilakukan pengusaha untuk memperlancar urusan bisnis dan proyeknya kembali terjadi. Kali ini dugaan suap terjadi pada proyek hunian bernilai investasi Rp278 triliun yang sedang dikembangkan oleh Lippo Group, Meikarta. Minggu (14/10) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Grup Lippo, konsultan Grup Lippo Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai kelompok perusahaan tersebut Henry Jasmen. Selain mereka, KPK juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Trisnawati dam Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Okt182018 by Hendi KusumaNo Comments

Neneng di Pecat Tim Kampanye Nasional, Pak Tejo: Ngak Ngaruh Tuh

SPO Jakarta

SUMATRAPOS.COM—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta. Neneng diduga menerima commitment fee Rp 13 milliar dari pengusaha Lippo Group. KPK menyatakan total pemberian suap yang sudah terealisasi Rp 7 milliar melalui sejumlah kepala dinas. Akibat penetapan tersangka ini Neneng di pecat sebagai Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf wilayah Jawa Barat, dimana ia duduk sebagai pengarah teritorial bersama wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Terkait hal ini Ketua Umum Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo) Tigor Doris Sitorus mengatakan, pemecatan Neneng sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf tidak berpengaruh terhadap elektabilitas dan popularitas Jokowi di Jawa Barat atau Kabupaten Bekasi. “Suara Jok

Okt172018 by Hendi KusumaNo Comments

KPK Siap Periksa Lippo Group Terkait Suap Meikarta

SPO Nasional

SUMATRAPOS.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera memanggil sejumlah pihak dari Lippo Group, buat diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. "Pihak swasta baik itu dari Lippo Group atau yang lain jika dibutuhkan dalam penyidikan akan kami panggil dan akan dilakukan pemerikasaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/10). Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK menetapkan sembilan tersangka. Dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Febri melanjutkan selain pihak Lippo Group, pihaknya juga akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap p

Sep162018 by Hendi KusumaNo Comments

Dua Kali Mangkir, KPK Diminta Jemput Paksa Dirut Pertamina

SPO Nasional

SUMATRAPOS.COM--Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono sesalkan sikap Dirut Pertamina Nicke Widyawati yang dua kali mangkir dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam kasus pengaturan proyek PLTU Riau 2. Tri mengatakan, Nicke seharusnya koperatif terhadap panggilan KPK jika memang ia merasa tidak terlibat dalam kasus tersebut. "Ini Dirut Pertamina mangkir terus di panggil KPK, tidak boleh mangkir dong harus mau diperiksa, nanti kalau dijemput paksa bagaimana," kata Tri dalam keterangan elektroniknya, Minggu (16/9). Tri menjelaskan, Dirut PLN Sofyan Basyir saja patuh saat di panggil KPK untuk diminta keterangan yang notabene sebenar sangat jauh keterlibatan, bahkan rumah dan ruangan kerjanya digeledah oleh penyidik. "ini ada apa ini kok Nicke malah mangk

Agu312018 by Hendi KusumaNo Comments

KAKI Menduga Sofyan Ba’asyir Terlibat Dalam Kasus Korupsi PLTU Riau-1

SPO Nasional

SUMATRAPOS.COM—Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) akan menyelenggarakan diskusi bersama press dengan judul “ Kenapa Sofyan Ba’asyir Kawannya Presiden Joko Widodo Tidak Dijadikan Tersangka Oleh KPK ?” di Room Hotel Borobudur Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (9/9/2018) pekan depan. Diskusi ini akan membahas seputar OTT KPK kepada Eni Saragih dan Johannes Kotjo terkait pemberian suap proyek PLTU Riau-1 yang menyeret nama Menteri Sosial Idrus Marham yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Koordinator KAKI Ahmad Fikri mengatakan, diskusi ini akan mengulas secara tajam mengapa KPK tidak menetapkan unsur BUMN dan Pemerintah sebagai tersangka, padahal pada prinsipnya kejahatan korupsi selalu melibatkan empat unsur penting, yang menjadi pemeran utamanya. Pertama, Partai Politik. Ke

Agu252018 by Hendi KusumaNo Comments

Usai Idrus Marham, KPK Bidik Dirut PLN Sofyan Basir

SPO Nasional

SUMATRAPOS.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan bakal menjerat tersangka lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Salah satu pihak yang dibidik lembaga antirasuah adalah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. "Kemudian apakah keturut sertaan orang-orang lain di pihak PLN termasuk dirutnya (Sofyan Basir) untuk hal ini belum menemukan dua alat bukti, masih terus dikembangkan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/8). Basaria mengatakan dalam menangani kasus, pihaknya selalu melakukan pengembangan untuk menjerat pihak lain yang bertanggung jawab secara pidana. Penetapan tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham, kata Basaria, merupakan pengembangan kasus dugaan suap proyek PLT...