Minggu, Juni 16

Tag: KPK

Calon Pimpinan KPK Diharapkan Ungkap Kasus Besar

Calon Pimpinan KPK Diharapkan Ungkap Kasus Besar

SPO Nasional
Sumatrapos.com, Jakarta - Langkah Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinanan KPK bertemu pimpinan lembaga negara, organisasi keagamaan, LSM dan tokoh Masyarakat disambut baik Wadah Pegawai (WP)  KPK. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan sudah mendengar bahwa Pansel Pimpinan KPK kemarin melakukan konferensi pers mengenai langkah yang akan diambil oleh Pansel untuk memilih capim KPK yang berkualitas. "Tentu kami menyambut positif langkah dan ajakan pansel tersebut. Bahwa hal ini sejalan dengan harapan kami agar pansel berjalan dengan transparan dan terbuka dalam memilih calon pimpinan yang akan dipilih 5 pimpinan definitif oleh DPR, ditengah kritisasi oleh publik terhadap komposisi anggota pansel," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya,  Rabu (12/6). Yudi mengatakan WP KPK akan
Pasca OTT KPK, Menteri PUPR Diminta Evaluasi Anak Buahnya

Pasca OTT KPK, Menteri PUPR Diminta Evaluasi Anak Buahnya

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM-- Ketua Umum Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, menanggapi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 20 pejabat Kementerian PUPR dalam OTT tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jumat, (28/12) lalu. Ia mengatakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat, PPK dan swasta ini karena dua hal yaitu persoalan pelayanan dan gaya hidup hedonis pejabat. Menurut Tigor masalah pelayanan terkait oknum PPK yang menyelenggarakan lelang dengan memanipulasi persyaratan lelang untuk memenangkan perusahaan tertentu yang jadi binaan pejabat PPK. Biasanya dalam proses lelang ini PPK sudah membocorkan informasi kepada perusahaan binaan tentang persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi supaya menang lelang. "Saya yakin lelang ini ber...
Lelang Ulang Pembangunan Rumah Teleskop LAPAN Diduga Ada Permainan

Lelang Ulang Pembangunan Rumah Teleskop LAPAN Diduga Ada Permainan

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM -- Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) kembali menyoroti lelang ulang Pembangunan Rumah Teleskop Optik Utama beserta kelengkapannya, senilai Rp 31, 9 milliar tahun anggaran 2018 dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). KAKI menduga lelang ulang ini ada permainan antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pokja yang meloloskan PT Sastra Mas Estetika dalam peringkat teknis. Padahal perusahaan tersebut tidak lolos kualifikasi pada lelang awal karena tidak dapat menghadirkan salah satu tenaga ahli. "Dari awal memang kita pantau bahwa pihak Pokja dan PPK telah menjagokan salah satu perusahaan. Kita minta Kepala Lapan turun tangan menyelesaikan persoalan ini," kata Achmad Abdullah Ketua Bidang Konstruksi KAKI, Kamis (1/11). Menurut Ach...
Kasus Suap Meikarta dan Dilema Perizinan di Indonesia

Kasus Suap Meikarta dan Dilema Perizinan di Indonesia

SPO Ekonomi
SUMATRAPOS.COM -- Kasus suap yang dilakukan pengusaha untuk memperlancar urusan bisnis dan proyeknya kembali terjadi. Kali ini dugaan suap terjadi pada proyek hunian bernilai investasi Rp278 triliun yang sedang dikembangkan oleh Lippo Group, Meikarta. Minggu (14/10) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Grup Lippo, konsultan Grup Lippo Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai kelompok perusahaan tersebut Henry Jasmen. Selain mereka, KPK juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Trisnawati dam Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Neneng di Pecat Tim Kampanye Nasional, Pak Tejo: Ngak Ngaruh Tuh

Neneng di Pecat Tim Kampanye Nasional, Pak Tejo: Ngak Ngaruh Tuh

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  telah menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah  sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta. Neneng diduga menerima commitment fee Rp 13 milliar dari pengusaha Lippo Group. KPK menyatakan total pemberian suap yang sudah terealisasi Rp 7 milliar melalui sejumlah kepala dinas. Akibat penetapan tersangka  ini Neneng di pecat sebagai Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf  wilayah Jawa Barat,  dimana ia duduk sebagai pengarah teritorial bersama wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Terkait hal ini Ketua Umum Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo) Tigor Doris Sitorus mengatakan, pemecatan Neneng sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf tidak berpengaruh terhadap elektabilitas dan popularitas Jokowi di Jawa Barat atau Kabupaten Bekasi. “Suara Jok
KPK Siap Periksa Lippo Group Terkait Suap Meikarta

KPK Siap Periksa Lippo Group Terkait Suap Meikarta

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera memanggil sejumlah pihak dari Lippo Group, buat diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. "Pihak swasta baik itu dari Lippo Group atau yang lain jika dibutuhkan dalam penyidikan akan kami panggil dan akan dilakukan pemerikasaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/10). Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK menetapkan sembilan tersangka. Dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Febri melanjutkan selain pihak Lippo Group, pihaknya juga akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap p
Pembangunan Gedung Training Center UNJ Diduga Bermasalah

Pembangunan Gedung Training Center UNJ Diduga Bermasalah

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM—Koordinator Bidang Konstruksi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Acmad Abdullah,  mengungkapkan ada masalah di pembangunan gedung training center Universitas Negeri Jakarta (UNJ) anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi senilai Rp 68 milliar tahun 2017. Achmad mengatakan proyek tersebut seharusnya selesai sesuai kontrak pada akhir Desember 2017 dan dapat diperpanjang selama 50 hari atau bulan Febuari 2018.  Namun hingga  bulan Febuari 2018 proyek tersebut belum juga selesai. Kemudian muncul acuan berdasarkan Permen PU yang menyatakan proyek tersebut dapat dilanjutkan hingga 90 hari atau berakhir pada bulan Maret 2018, namun lagi-lagi pelaksana proyek PT Karya Bisa yang ditunjuk belum juga mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Menurut Achmad se
Dua Kali Mangkir, KPK Diminta Jemput Paksa Dirut Pertamina

Dua Kali Mangkir, KPK Diminta Jemput Paksa Dirut Pertamina

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM--Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono sesalkan sikap Dirut Pertamina Nicke Widyawati yang dua kali mangkir dipanggil KPK untuk dimintai keterangan  dalam kasus pengaturan proyek PLTU Riau 2. Tri mengatakan, Nicke seharusnya koperatif terhadap panggilan KPK jika memang ia merasa tidak terlibat dalam kasus tersebut. "Ini Dirut Pertamina mangkir terus di panggil KPK, tidak boleh mangkir dong harus mau diperiksa, nanti kalau dijemput paksa bagaimana," kata Tri dalam keterangan elektroniknya, Minggu (16/9). Tri menjelaskan, Dirut PLN Sofyan Basyir saja patuh saat di panggil KPK untuk diminta keterangan yang notabene sebenar sangat jauh keterlibatan, bahkan rumah dan ruangan kerjanya digeledah oleh penyidik. "ini ada apa ini kok Nicke malah mangk
KAKI Menduga Sofyan Ba’asyir  Terlibat Dalam Kasus Korupsi PLTU Riau-1

KAKI Menduga Sofyan Ba’asyir  Terlibat Dalam Kasus Korupsi PLTU Riau-1

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM—Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) akan menyelenggarakan diskusi bersama press dengan judul “ Kenapa Sofyan Ba’asyir Kawannya Presiden Joko Widodo Tidak Dijadikan Tersangka Oleh KPK ?” di Room Hotel Borobudur Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (9/9/2018) pekan depan. Diskusi ini akan membahas seputar OTT KPK kepada Eni Saragih dan Johannes Kotjo terkait pemberian suap proyek PLTU Riau-1 yang menyeret nama Menteri Sosial Idrus Marham yang  telah ditetapkan sebagai tersangka. Koordinator KAKI Ahmad Fikri mengatakan, diskusi ini akan mengulas secara tajam mengapa KPK tidak menetapkan unsur BUMN dan Pemerintah sebagai tersangka, padahal  pada prinsipnya kejahatan korupsi selalu melibatkan empat  unsur penting, yang menjadi pemeran utamanya. Pertama, Partai Politik. Ke
Usai Idrus Marham, KPK Bidik Dirut PLN Sofyan Basir

Usai Idrus Marham, KPK Bidik Dirut PLN Sofyan Basir

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan bakal menjerat tersangka lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Salah satu pihak yang dibidik lembaga antirasuah adalah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. "Kemudian apakah keturut sertaan orang-orang lain di pihak PLN termasuk dirutnya (Sofyan Basir) untuk hal ini belum menemukan dua alat bukti, masih terus dikembangkan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/8). Basaria mengatakan dalam menangani kasus, pihaknya selalu melakukan pengembangan untuk menjerat pihak lain yang bertanggung jawab secara pidana. Penetapan tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham, kata Basaria, merupakan pengembangan kasus dugaan suap proyek PLT...