Tag: Walikota

Politisi PDI Perjuangan: Kartu Sehat Bekasi Harus Dievaluasi

Politisi PDI Perjuangan: Kartu Sehat Bekasi Harus Dievaluasi

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM--Pemerintah Kota Bekasi masih terhutang pembayaran sebesar Rp. 200 milliar kepada 36 Rumah Sakit mitra program Kartu Sehat (KS), akibatnya sejumlah rumah sakit terkendala beberapa kegiatan operasional seperti pembelian obat-obatan. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Irwan Heriyanto beberapa waktu lalu. Namun Walikota Bekasi Rahmad Effendi membantah pernyataan ARSSI, menurutnya Pemkot Bekasi hanya terhutang sebesar Rp 129 milliar dan bersedia membayar setelah dilakukan verifikasi data oleh tim Independen. "Yang bilang Rp 200 miliar siapa? Sampai dengan tadi malam saya dapat laporan itu Rp 129 miliar, jadi jauh dari yang diisukan. Saya sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang buat mengevaluasi memverifikasi, kan enggak mungkin kami terima
LSM Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat

LSM Anti Korupsi Minta Kejagung Periksa Walikota Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM -- Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meminta Kejaksaan Agung memeriksa Walikota Jambi SY Fass dan Bupati Tanjung Jabung Barat H Syafrial karena diduga terlibat korupsi proyek pipanisasi pembangunan air bersih senilai Rp 150 milliar tahun 2008. Dalam proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini Kejaksaan tinggi telah menetapkan mantan Kadis PU Hendri Sastra sebagai terdakwa dalam persidangan tipikor di PN Jambi. Dalam jalannya persidangan terdakwa Hendri Sastra muncul fakta persidangan bahwa ada markup harga hingga 50 persen dalam Pengadaan pipa dengan merk stell frame yang pengadaannya oleh perusahaan yang dimiliki oleh Aswin tanpa Ada tender terbuka. Saat proyek ini berlangsung SY Fasa yang saat itu masih menjadi pengusaha Kontraktor yang menge
Presiden Ingatkan Aparatur Negara Jaga Integritas

Presiden Ingatkan Aparatur Negara Jaga Integritas

SPO Nasional
SUMATRAPOS.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada ribuan pamong praja muda IPDN yang hari ini dilantik olehnya untuk menjaga integritas. Terlebih lagi para pamong praja muda itu nantinya akan mengabdikan diri di tempat-tempat yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. "Yang namanya integritas itu nomor satu dan itu harus terus diingatkan. Saya selalu mengingatkan masalah itu," ujarnya di Graha Wiyata Praja, Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Jumat pagi, 27 Juli 2018. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara sempat dimintai tanggapannya soal Bupati Lampung Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sekaligus mengingatkan kepada para aparatur negara agar tidak bermain-main dengan anggaran. "Saya titip kepada seluruh bup...
Anies Siapkan Fasilitas Antar Jemput Ojek di 425 Gedung

Anies Siapkan Fasilitas Antar Jemput Ojek di 425 Gedung

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Untuk menghindari kemacetan dan kesemrawutan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyediakan tempat untuk menjemput dan menurunkan penumpang ojek. Fasilitas ini akan mulai diberlakukan pada Senin (30/7) pekan depan, di setiap gedung yang dinaungi oleh Pemprov DKI Jakarta. "Mulai Senin depan diinstruksikan untuk menyiapkan tempat drop off dan pick up. Tempat pengantaran dan penjemputan untuk ojek," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/7). "Insya Allah dimulai hari Senin besok, dan ini sebagai eksperimen. Dan seminggu besok masing-masing tempat cari lokasi yang pas, pendekatan yang pas, pengaturan yang tepat sesuai dengan setting desain layout kantor masing-masing. Koordinasi dilakukan oleh Dishub, dan p...
Presiden Jokowi: Tidak Perlu Terlalu Khawatir Hadapi Tekanan Ekonomi

Presiden Jokowi: Tidak Perlu Terlalu Khawatir Hadapi Tekanan Ekonomi

SPO Ekonomi
SUMATRAPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tekanan ekonomi sekarang ini terutama tekanan dari eksternal dirasakan  semua negara, bukan hanya Indonesia. Karena itu, Presiden meminta agar Indonesia tidak perlu terlalu khawatir. “Baik yang berkaitan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan China, juga yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga The Fed di Amerika, yang kita tidak bisa mengintervensi apapun,” kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan sejumlah wali kota di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7) pagi. Semua negara, ungkap Presiden, mengalami tekanan tersebut. Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar para wali kota tidak perlu terlalu khawatir. “Semua negara, sekali lagi, ini mengalami. Jadi saya kira kita juga tidak perlu terlalu khawatir, t
Anas Kecewa Dicopot Anies Lewat Telepon

Anas Kecewa Dicopot Anies Lewat Telepon

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Mantan WaliKota Jakarta Barat, Anas Effendi mengaku tidak pernah diberi peringatan maupun ditegur soal kinerjanya, sebelum dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Anas pun merasakan pencopotannya dari jabatan Wali Kota Jakarta Barat yang kini diisi oleh Rustam Effendi, tak sesuai ketentuan. "Pak Anies mencopot saya lewat telepon saja," kata Anas, Selasa (17/7). Menurut Anas, mantan Walikota lainnya seperti bekas WaliKota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana, mantan WaliKota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, dan mantan WaliKota Jakarta Pusat Mangara Pardede, juga dicopot melalui pesan singkat maupun telepon. "Jadi sebelum penggantian (Walikota) pada 5 Juli 2018, malamnya beliau (Anies) telepon lah dan bilang jika ada perombakan eselon II, dan saya termasu...
Anies Larang 35 Masjid Sekitar Equestrian Potong Hewan Kurban

Anies Larang 35 Masjid Sekitar Equestrian Potong Hewan Kurban

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melarang 35 masjid dalam radius satu kilometer dari Venue Equestrian, Pulomas, Jakarta Timur, untuk memotong hewan kurban. Pelarangan itu untuk menjaga kuda pacuan yang berlaga di Asian Games dari virus antraks. Masjid itu tersebar di enam kelurahan: Kayu Putih, Rawamangun, Pulogadung, Jati, Kelapa Gading Barat, dan Kelapa Gading Timur. Larangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 soal pengendalian pemotongan dan penampungan hewan kurban. Anies mengatakan, aturan ini telah disosialisasikan ke masyarakat sekitar. Dia mengeklaim seluruh masyarakat di dekat 35 masjid sudah mengetahuinya. "Sudah disosialisasikan sejak lama. Walikota, camat, sudah menyampaikan dan masyarakat sudah tahu," kata Anies, Selasa (
Pilkada Watch: Pemberian Beasiswa Oleh Bupati Taput Tidak Melanggar UU Pilkada

Pilkada Watch: Pemberian Beasiswa Oleh Bupati Taput Tidak Melanggar UU Pilkada

SPO Daerah
SUMATRAPOS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pilkada Watch Jackson Tambun SH menilai tidak ada pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bupati Petahana kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan, saat memberikan beasiswa pada minggu tenang tanggal 26 Juni 2018 lalu. Jakson mengatakan, pemberian beasiswa itu sudah tepat serta sesuai aturan, dan tidak melanggar UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. "Pembagian beasiswa oleh Bupati pada tanggal 26 Juni 2018 itu sudah tepat, karena setelah tanggal 23 Juni masa cuti berakhir dan petahana kembali menjabat sebagai Bupati. Sewaktu pembagiaan beasiswa Bupati juga tidak menunjukan gestur sedang melakukan kampanye, atau mengajak masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1," kata Jackson. Jackson menjelaskan berdasarkan ketentuan cuti itu diatur Pa...
Pergantian Pejabat SKPD Era Anies-Sandi Mirip Orde Baru

Pergantian Pejabat SKPD Era Anies-Sandi Mirip Orde Baru

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengkritisi penunjukan lima walikota dan satu bupati administratif di DKI Jakarta Dia menilai, hal tersebut mirip tata kelola pemerintahan orde baru yang kurang transparan. "Harusnya terbuka. Supaya publik tahu, kalau penunjukan seperti ini kan seperti orde baru," kata Trubus, Jumat (6/7). Trubus memahami, pergantian merupakan kewenangan gubernur. Namun menurutnya perlu alasan yang kuat. Pergantian tak bisa didasarkan suka tidak suka. Sehingga, kapabilitas kandidat, menjadi faktor penting. Trubus menduga pengangkatan lima walikota dan satu bupati itu tanpa melihat kapabilitas. Apalagi, tak ada kontribusi dari DPRD DKI. "Memang itu kewenangan gubernur, tapi kan melalui proses, ada mekanisme dan pose
Pergantian 20 Pejabat Pemprov DKI Ganggu Ritme Kerja SKPD

Pergantian 20 Pejabat Pemprov DKI Ganggu Ritme Kerja SKPD

SPO Jakarta
SUMATRAPOS.COM - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritisi pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) DKI Jakarta. Dia melihat pergantian SKPD ini membuat kinerja SKPD tak maksimal. "Memang ketika pergantian ini tidak sekaligus, mengakibatkan kinerja yang tidak maksimal dari SKPD yang belum tergantikan," kata Gembong, Jumat (6/7). Misalnya, kata Gembong, posisi Kepala Dinas Bina Marga yang belum diganti, atau jabatan lainnya. Gembong menilai mereka diliputi rasa was-was. Sebab nasibnya belum pasti. Hal ini dinilai berpengaruh pada kinerja, terutama penyerapan anggaran. "Maka itu akan berakibat soal penyerapan anggaran ke depan," ungkap Gembong. Agar tak menambah rasa was-was, Gembong menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus tetap fokus. A