Kamis, Februari 27

Tuntaskan Banjir dan Genangan Anies  Diminta Segera Tunjuk Wakil Gubernur

Bagikan
Banjir di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu. (Foto:merdeka.com)

Sumatrapos.com, Jakarta – Persoalan banjir dan genangan jadi trauma menakutkan bagi warga wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data BNPB ada 103 titik banjir di Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi karena curah hujan tinggi yang terjadi 1 Januari 2020 lalu.

Setidaknya ada sekitar 50  korban meninggal dunia, puluhan ribu rumah rusak parah serta fasilitas umum tidak berfungsi akibat banjir dan genangan. Bahkan kerugian banjir dan genangan ditaksir hingga puluhan triliun rupiah tahun ini.

Publik pun mulai menyalahkan pemerintah daerah karena lambat dan lalai dalam menjalankan tugasnya mengatasi banjir dan genangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bully oleh para netizen.

Menanggapi hal itu Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, mengatakan persoalan banjir harus segera diselesaikan oleh Anies. Salah satunya yaitu segera menunjuk Wakil Gubernur untuk berbagi tugas menyelesaikan seluruh persoalan di Jakarta diantaranya persoalan banjir dan genangan.

Sebab selama 1,5 tahun Anies bekerja sendiri  tanpa didampingi wakil, hal ini tentu jadi kendala bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi banyaknya persoalan di Ibu Kota salah satunya banjir dan genangan.  Anies seharusnya dapat mengantisipasi persoalan banjir dan genangan jika didampingi dan berbagi tugas  bersama wakil gubernur.

“Anies membutuhkan seorang Wakil Gubernur yang mengerti dan memahami mengatasi banjir dan genangan di Ibu Kota.” kata Tigor, Senin (6/001/2019).

Tigor menjelaskan,  Anies bersama DPRD harus segera memutuskan dan melantik wakil gubernur tanpa ada kepentingan politik. Saat ini yang dibutuhkan warga Jakarta ialah menyelesaikan persoalan banjir dan genangan.

“Jangan ada kepentingan politik dulu dari partai politik. Segera tunjuk wakil gubernur untuk membantu Anies mengatasi persoalan.” ujar Tigor.

Kedua, persoalan banjir dan genangan terjadi karena lambatnya pelaksanaan proyek normalisasi saluran (drainase). Tigor menuturkan proyek normalisasi tidak berjalan karena bagian perencanaan, pokja, dan pengguna anggaran lambat  mengeksekusi program normalisasi saluran air karena alasan admistrasi. Akibatnya hal ini saluran air di DKI Jakarta yang rusak dan  tertumpuk sampah tidak dapat diperbaiki, sehingga menghambat jalan air ke saluran pembuangan utama yaitu sungai dan Banjir Kanal Timur (BKT).

Misalnya pekerjaan turap sekitar 5 km di sepanjang kali Kayu Putih  hingga kini belum tuntas bahkan bahan material kontraktor terbengkalai di badan jalan. Seharusnya pekerjaan ini selesai akhir Desember 2019 (sesuai kontrak) namun sampai sekarang belum juga tuntas.

Ia menambahkan, Blessmiyanda selaku kepala BPPBJ pernah mengatakan bahwa jangka waktu pelelangan bisa dipersingkat , yang biasanya evaluasi membutuhkan waktu 2 minggu bisa dipersingkat hingga 3 sampai 7 hari. Namun kenyataan tender hingga 2 bulan baru selesai , kuat dugaan adanya konflik kepentingan.

“Saya minta Anies segera mengevalusi Kepala BPBJ DKI Jakarta karena lambat mengeksekusi program mengatasi Banjir dan genangan.” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: