Selasa, Oktober 15

KPAI Kritik Materi dan Metode Pembelajaran Agama Tapi Tetap Diperlukan

Bagikan
Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan. (hk/spo)
Sumatrapos.com, JAKARTA – Viral di media sosial maupun media massa terkait opini Darmono (yang konon merupakan Pemerhati Pendidikan) tentang usulan Pendidikan Agama  dihapus di sekolah telah menimbulkan polemik dalam masyarakat.
Dalam kurikulum 2013 yang disusun pemerintah pusat, pendidikan agama meliputi enam agama di Indonesia, bukan hanya agama tertentu saja. Artinya, ide Darmono tersebut meliputi pendidikan agama di sekolah, mulai dari  agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha sampai Konghucu. Sebenarnya, polemik tersebut muncul hanya dari usulan seorang WNI bernama Darmono, hanya usulan, bahkan sebenarnya usulan tersebut  dapat diabaikan pemerintah, karena pemerintahan Indonesia memang tidak pernah merencanakan penghapusan pelajaran agama di sekolah.
Sehubungan dengan polemik tersebut, maka sebagai Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bidang pendidikan, saya menyampaikan pandangan sebagai berikut :
1. KPAI menyayangkan polemik “penghapusan pelajaran agama di sekolah”  atas usulan seseorang yang bernama Darmono yang dimuat dalam salah satu media online telah membuat situasi memanas. Darmono sendiri kabarnya seorang pemerhati pendidikan dan kemungkinan besar suaranya atau pendapatnya merupakan opini pribadi, tidak mewakili partai politik tertentu apalagi mewakili suara pemerintah. Namun demikian, Tak sedikit netizen yang langsung menyerang pemerintah dan bahkan mengaitkan dengan Partai Politik tertentu. Padahal, sepanjang pengawasan KPAI, pemerintah pusat melalui Lukman Hakim selaku Menteri Agama dan Muhajir Efendi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI telah beberapa kali memberikan pernyataan resmi bahwa pemerintah tidak akan menghapus pelajaran agama di sekolah.
2. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara  menyatakan bahwa lingkungan sekolah memang bukan satu-satunya tempat anak-anak belajar, termasuk belajar pendidikan agama, karena  masih ada pendidikan di lingkungan keluarga yang pertama dan utama menenamkan karakter anak,  dan juga pendidikan di lingkungan masyarakat. Ki Hajar menyebutnya dengan istilah “Tri Pusat Pendidikan”. Artinya, pendidikan agama sejatinya memang diajarkan di semua ranah, yaitu di keluarga, di sekolah dan di masyarakat.
KPAI tentu mendukung pendidikan agama tetap diberikan di sekolah, namun substansi materi yang diajarkan maupun metode pembelajarannya memang masih memerlukan masukan banyak pihak, agar menjadi tepat dan bermakna. Selama ini pendekatan pembelajaran yang mayoritas digunakan guru masih konvensional, kurang membuka ruang dialog, sehingga kurang membangun daya kritis peserta didik. Ketika budaya literasi terjadi disekolah, maka ruang dialog dan kemampuan berpikir kritis akan terbangun dengan sendirinya, sehingga sekolah dapat dengan mudah menangkal paham radikal dan fanatisme sempit lainnya.
3. Menyoroti kegiatan pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) yang selama ini berlangsung di sekolah, memang lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis, kurang memperhatikan persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik, untuk selanjutnya  menjadi sumber anak didik untuk bersikap dan berperilaku secara konkret agamis dalam kehidupan praksis sehari-hari.
Meski dalam Kurikulum 2013 guru dituntut melakukan proses pembelajaran dengan prinsip 5M (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis dan mencipta), namun pada implementasinya mayoritas guru (berbagai mata pelajaran), termasuk guru agama lebih mengedepankan “mengingat”. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir, proses pembelajaran di kelas lebih diarahkan kepada menghafal informasi. Padahal UU No. 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah memiliki paradigma baru, dimana istilah proses belajar-mengajar (guru mengajar, murid belajar) di ubah menjadi proses pembelajaran (murid dan guru sama-sama belajar, ada relasi yang seimbang).
4. Dalam kurikulum 2013, Pendidikan Agama di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah digabung dengan pendidikan budi pekerti yang diajarkan selama 4 jam tatap muka untuk jenjang SD dan 3 jam  untuk SMP dan SMA/SMK. Pengabungan inilah yang dulu banyak dikritik beberapa pihak, karena Pendidikan Agama berlandaskan kitab suci masing-masing agama, sedangkan budi pekerti berlandaskan norma-norma dan budaya yang berlaku di suatu tempat, namun kedua hal tersebut diajarkan oleh orang yang sama. Padahal, menurut kitab suci dengan menurut norma dan budaya terkadang bisa berbeda.  Penambahan jam pendidikan agama saat itu, dilakukan dengan alasan penambahan “Budi Pekerti”. Barangkali, hal ini yang justru perlu dikritisi juga secara arif dan bijaksana demi kepentingan terbaik bagi anak didik di seluruh Indonesia.
5. Pelajaran agama masih diperlukan di berikan di sekolah.  Barangkali yang perlu diberi masukan bersama adalah metode pembelajaran nya dan materinya,  misalnya penting memberikan materi bahwa setiap agama mengajarkan kerukunan,  saling menghormati,  saling menghargai,  saling menyayangi (bukan menyebar kebencian)  baik kepada umat agama yang sama maupun umat agama yg berbeda.  Hal ini bisa menjadi materi yg dianggap utama,  memgingat mata di negeri ini kita sangat majemuk, keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan di Indonesia.  Jadi penting pelajaran agama jg memperkuat nilai nilai kebangsaan dan memperkokoh persatuan bangsa.
Jakarta, 8 Juli 2019
Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: